Kala Petani Maros Tanya Mentan: Traktor Sitaan Dibawa ke Mana?

- Dua traktor bantuan pemerintah bernilai ratusan juta rupiah diduga diperjualbelikan, padahal seharusnya dibagikan gratis kepada kelompok tani. Keduanya disita di Sidrap dan Gowa.
- Petani di Dusun Pakalli, Maros, meminta traktor sitaan diberikan karena wilayah mereka belum memiliki alat. Mentan menyatakan traktor belum bisa diserahkan karena masih menjadi barang bukti polisi.
- Kelompok Tani Maju Bersama membutuhkan rotavator dan combine harvester. Dalam kunjungan itu, Mentan memperkenalkan metode PM-AAS yang diklaim meningkatkan produktivitas padi dari 6 menjadi 12 ton per hektare.
Maros, IDN Times - "Ini alatnya nanti dibawa ke mana, Pak Menteri?"
Seorang petani melontarkan pertanyaan itu sambil menunjuk traktor di Dusun Pakalli, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (20/11/2026). Pertanyaan itu muncul saat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkunjung ke dusun tersebut.
1. Dua traktor yang seharusnya gratis, tapi diduga dijual

Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berkunjung ke lahan pertanian di Dusun Pakalli, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026) pagi. (IDN Times/Darsil Yahya) Traktor yang ditunjuk petani itu berkaitan dengan dugaan jual beli bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) milik pemerintah di Sulsel, yang diungkap Amran dalam kunjungannya. Dua unit traktor bernilai ratusan juta rupiah itu seharusnya disalurkan gratis kepada kelompok tani, tetapi diduga justru diperjualbelikan.
Keduanya disita dari dua lokasi berbeda pada Rabu (18/11/2026), yakni Desa Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), dan Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
Amran menegaskan bantuan alsintan tidak boleh diperjualbelikan karena bersumber dari uang negara untuk kepentingan petani.
"Bantuan pemerintah diberikan secara gratis dan tidak diperjualbelikan. Sekali lagi jangan ada petani atau kelompok tani yang mau dibodohi, dibohongi oleh oknum-oknum mafia ini. Ini gratis, ini uang rakyat kembali ke rakyat," tegasnya.
2. "Di sini belum ada alat"

Dua unit traktor bantuan pemerintah yang seharusnya diberikan secara gratis kepada kelompok tani di Sulawesi Selatan diduga diperjualbelikan. (IDN Times/Darsil Yahya) Setelah mendengar penjelasan soal traktor sitaan itu, sejumlah petani di Maros justru berharap alat tersebut bisa diberikan kepada kelompok tani mereka. Alasannya, mereka belum punya traktor untuk menunjang pekerjaan di lahan.
Seorang petani langsung bertanya soal nasib alat itu kepada Amran. Petani lainnya menimpali.
"Ini alat bisa disimpan saja, Pak Menteri? Karena di sini belum ada alat," ujar petani tersebut.
Amran menjawab sambil tersenyum. Menurut dia, kedua traktor itu belum bisa diserahkan karena masih berstatus barang bukti dalam penanganan kepolisian. Ia lalu meminta petani yang ingin tahu lebih jauh soal kasus itu untuk bersedia menjadi saksi.
"Jangan (diproses) polisi dulu. Barang bukti ini, Pak. Barang bukti. Saksi dulu. Kamu mau jadi saksi dulu?" kata Amran sambil tersenyum.
3. Rotavator dan combine, kebutuhan yang lebih mendesak

Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, Zainuddin, (Dok.IDN Times/Darsil Yahya) Bagi petani Pakalli, persoalan alat tidak berhenti pada traktor sitaan. Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, Zainuddin, mengatakan petani di wilayahnya masih kekurangan peralatan, mulai dari pengolahan lahan sampai panen. Dua yang paling dibutuhkan saat ini adalah rotavator dan combine harvester.
"Kami selaku petani di Desa Alatengae butuh bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), berupa rotavator dan combine," kata Zainuddin kepada IDN Times saat Amran berkunjung ke Dusun Pakalli.
Mereka berharap pemerintah menambah bantuan alsintan agar pengolahan lahan hingga panen ditopang peralatan modern.
Di dusun yang sama, Amran memperkenalkan metode tanam padi baru bernama Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS). Metode itu diklaim mampu menaikkan produktivitas padi hingga dua kali lipat, dari rata-rata 6 ton menjadi 12 ton per hektare.





















