Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Serikat Pekerja Kecewa UMP Sulsel 2027 Tak Sesuai Usulan

Kota Makassar
5 min read
Serikat Pekerja Kecewa UMP Sulsel 2027 Tak Sesuai Usulan
Ketua KSPSI Sulsel, Basri Abbas, menyampaikan tanggapan atas penetapan UMP Sulsel 2027 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (21/11/2026). IDN Times/Asrhawi Muin
  • Pemprov Sulsel menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4,2 juta per bulan, naik 7,98 persen atau sekitar Rp312 ribu dari Rp3,9 juta pada 2026.
  • KSPSI kecewa karena usulan faktor alfa 1 yang diproyeksikan menaikkan UMP 9,79 persen tidak diterima; gubernur menetapkan alfa 0,7 di antara tuntutan buruh dan pengusaha.
  • Pemprov menerima usulan upah minimum sektoral serta struktur dan skala upah bagi pekerja minimal satu tahun; KSPSI akan pleno menentukan jalur hukum atau aksi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Harapan serikat pekerja agar Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2027 naik hingga 9,79 persen tidak terwujud. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan kenaikan sebesar 7,98 persen, lebih rendah dari usulan yang diperjuangkan buruh melalui Dewan Pengupahan.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel, Basri Abbas, menyebut keputusan tersebut sebagai fakta pahit bagi kalangan pekerja. Menurutnya, KSPSI bersama sejumlah serikat pekerja lainnya telah mengusulkan penggunaan faktor alfa 1 dalam perhitungan kenaikan UMP.

Usulan itu diharapkan dapat mendorong kenaikan upah yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, hasil yang diumumkan pemerintah pada Sabtu (21/11/2026) belum memenuhi harapan tersebut.

"Fakta pahit yang tentu kita terima adalah tidak sesuai harapan perjuangan," kata Basri setelah pengumuman UMP Sulsel 2027.

Pemerintah menetapkan UMP Sulsel 2027 sebesar Rp4,2 juta per bulan. Jumlah tersebut bertambah sekitar Rp312 ribu dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3,9 juta per bulan.

Bagi Basri, persoalannya bukan sekadar besaran kenaikan, melainkan penggunaan faktor alfa yang dinilai belum mengakomodasi usulan serikat pekerja. Dia menyebut penggunaan alfa 1 seharusnya menghasilkan kenaikan UMP sebesar 9,79 persen.

  1. 1. Gubernur dinilai belum berpihak pada perjuangan buruh

    IMG-20261105-WA1122(1).jpg
    Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (5/11/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

    Dalam pembahasan Dewan Pengupahan Sulsel, KSPSI bersama serikat pekerja lainnya mendorong penggunaan faktor alfa 1. Namun, pembahasan antara unsur pekerja dan pengusaha tidak menghasilkan titik temu sehingga keputusan akhirnya diserahkan kepada gubernur.

    Unsur pekerja mengusulkan faktor alfa 0,8 hingga 1. Sementara itu, pihak pengusaha mengusulkan angka lebih rendah, yakni 0,5 hingga 0,6. Pemerintah kemudian menetapkan faktor alfa 0,7 sebagai jalan tengah di antara dua kepentingan tersebut.

    Keputusan itu membuat kenaikan UMP Sulsel 2027 tidak mencapai angka yang diperjuangkan serikat pekerja. Basri mengaku pihaknya terpukul karena sebelumnya berharap gubernur dapat mendukung aspirasi buruh.

    "Serikat terpukul dengan kebijakan gubernur. Karena kita anggap, kita punya harapan dengan gubernur berpihak kepada pekerja," katanya.

    Basri juga menilai keputusan tersebut belum sesuai dengan harapan serikat pekerja yang menginginkan penggunaan alfa 1. Dia merujuk pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang menurutnya memberikan ruang penggunaan faktor alfa tersebut.

  2. 2. Dua dari tiga usulan buruh diterima

    Ilustrasi buruh, pekerja (IDN Times/Arief Rahmat)
    Ilustrasi buruh, pekerja (IDN Times/Arief Rahmat)

    Meski kecewa dengan besaran kenaikan UMP, Basri mengakui pemerintah menerima dua dari tiga usulan yang disampaikan serikat pekerja melalui Dewan Pengupahan.

    Selain kenaikan UMP dengan faktor alfa 1, KSPSI juga mengusulkan penetapan upah minimum sektoral. Usulan lainnya adalah penerapan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

    Dua usulan terakhir tersebut diterima Pemprov dalam penetapan kebijakan pengupahan Sulsel 2027. Pemprov Sulsel menetapkan upah minimum sektoral untuk tiga kelompok sektor usaha, yakni pertambangan, energi, dan kelistrikan; industri pengolahan dan retail; serta aktivitas jasa.

    Pemprov juga menegaskan kewajiban perusahaan menerapkan struktur dan skala upah. Ketentuan ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

    Namun, penerimaan terhadap dua usulan tersebut belum sepenuhnya menghapus kekecewaan KSPSI. Sebab, perjuangan terkait kenaikan UMP yang menjadi salah satu tuntutan utama belum terpenuhi sesuai harapan.

    "Dua perjuangan UMP dan struktur skala upah pun diterima dengan baik 100 persen. Ada pun satu perjuangan belum diterima maksimal, tentu kalau kecewa ya kecewa," kata Basri.

  3. 3. KSPSI pertimbangkan langkah hukum atau aksi

    Ilustrasi hukum. (IDN Times/Mardya Shakti)
    Ilustrasi hukum. (IDN Times/Mardya Shakti)

    Atas keputusan tersebut, KSPSI belum menentukan langkah lanjutan. Basri mengatakan organisasinya akan mengembalikan keputusan pemerintah kepada anggota untuk mendengarkan tanggapan mereka.

    KSPSI berencana menggelar pleno guna membahas respons anggota terhadap penetapan UMP 2027. Forum tersebut akan menjadi dasar organisasi dalam menentukan sikap terhadap keputusan pemerintah.

    Basri menyebut ada dua opsi yang mungkin ditempuh serikat pekerja untuk menyikapi keputusan tersebut. Keduanya adalah menempuh jalur hukum atau menggelar aksi.

    Dia menegaskan keputusan organisasi akan mempertimbangkan pandangan anggota. KSPSI berjanji mengumumkan sikap resminya dalam dua hari setelah wawancara tersebut.

    "Di situlah kami akan sikapi apakah menyikapi secara hukum atau menyikapi aksi, itu tergantung kepada pleno anggota. Dan dua hari ini akan kami umumkan," katanya.

  4. 4. Gubernur ambil jalan tengah antara buruh dan pengusaha

    IMG-20261121-WA0148.jpg
    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, menjelaskan penetapan UMP Sulsel 2027 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (21/11/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

    Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, menjelaskan penetapan faktor alfa 0,7 merupakan hasil pertimbangan terhadap usulan dua kelompok yang berkepentingan dalam pembahasan upah. Dia menyebut keputusan yang diambil diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

    "Kita sudah melihat bagaimana Bapak Gubernur dengan arif dan bijak, dan menurut saya sangat luar biasa demokratis. Karena terus terang, dalam perdebatan itu ada dua kepentingan yang berbeda," katanya.

    Jayadi menyebut perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha merupakan hal yang wajar. Pekerja menginginkan kenaikan upah maksimal, sedangkan pengusaha mengusulkan angka terendah dengan pertimbangan masing-masing.

    Dalam rapat pleno, pihak pekerja mengusulkan penggunaan faktor alfa 0,8 hingga 1. Usulan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan buruh.

    "Sementara dunia usaha demi untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi politik global yang sekarang lagi tidak baik-baik saja, sehingga dia meminta jangan terlalu tinggi, 0,5 sampai 0,6," kata Jayadi.

    Setelah mempertimbangkan kedua usulan tersebut, gubernur akhirnya menetapkan faktor alfa 0,7. Jayadi menyebut keputusan itu sebagai jalan tengah agar kepentingan pekerja dan pengusaha tetap terakomodasi.

    Menurutnya, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja. Di sisi lain, kondisi dunia usaha juga tetap menjadi perhatian.

    "Nah, setelah itu kami koordinasikan dengan pihak Bapak Gubernur. Gubernur sangat luar biasa di dalam memediasi sehingga diambil 0,7 alfanya," kata Jayadi.

Related Articles

See More