Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Kinerja Kepala OPD Makassar Dievaluasi Tiap Bulan, Siapa Menyusul?

Kota Makassar
2 min read
Kinerja Kepala OPD Makassar Dievaluasi Tiap Bulan, Siapa Menyusul?
Agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon II serta dua pejabat fungsional dokter ahli utama di lingkungan Pemerintah Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026). (Dok. Humas Pemkot Makassar)
  • Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan mutasi pejabat akan berlanjut setelah 29 pejabat eselon II dilantik dan dimutasi pada 20 November 2026.
  • Pemkot Makassar mengevaluasi kepala OPD setiap bulan, mencakup kinerja, koordinasi, capaian, dan pelaksanaan program untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.
  • Kepala OPD baru diminta segera konsolidasi, menyatukan visi, serta menyiapkan program selaras prioritas kota dengan koordinasi internal dan antar-OPD yang diperkuat.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih akan berlanjut. Evaluasi terhadap kinerja pejabat, khususnya kepala organisasi perangkat daerah (OPD), berlangsung secara berkala setiap bulan.

Hal tersebut disampaikan Munafri usai melantik dan memutasi 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).

Munafri mengatakan mutasi merupakan bagian dari upaya menempatkan pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Penempatan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja birokrasi.

"Selama pemantauan saya mudah-mudahan iya karena di dalam hampir dua tahun ini kan kita berinteraksi dengan baik. Kadang-kadang ada orang yang tidak tepat sehingga tidak dapat berkembang dengan baik karena mungkin passion dan posisinya," kata Munafri.

  1. 1. Penempatan pejabat berdasarkan kompetensi

    IMG-20261120-WA0237.jpg
    Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat eselon II serta dua pejabat fungsional dokter ahli utama di lingkungan Pemerintah Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

    Munafri berharap penataan kali ini dapat menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi pada posisi yang sesuai. Dengan begitu, kinerja perangkat daerah bisa lebih maksimal.

    "Sekarang kita mencoba untuk memastikan titik-titik itu ditempati oleh orang-orang yang punya kompetensi dan saya berharap kalau ini bisa sesuai dan bisa maksimal saya pikir daya apa namanya daya kerjanya akan jauh lebih baik," katanya.

  2. 2. Evaluasi kinerja pejabat setiap bulan

    Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin rapat koordinasi perdana bersama jajaran OPD di Ruang Siapakatau, Balai Kota Makassar, Selasa (4/3/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)
    Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin rapat koordinasi bersama jajaran OPD di Ruang Siapakatau, Balai Kota Makassar, Selasa (4/3/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

    Munafri menegaskan Pemkot Makassar akan terus mengevaluasi kinerja pejabat. Evaluasi tersebut mencakup kinerja, koordinasi, capaian, hingga pelaksanaan program di masing-masing OPD.

    "Setiap bulan itu ada evaluasi. Ada evaluasi untuk melihat bagaimana kinerja, bagaimana koordinasi dan sebagainya, bagaimana capaian-capaian, bagaimana apa namanya program-program yang jalan dan sebagainya," jelasnya.

    Menurutnya, pemerintah memiliki sistem dan aturan yang cukup kuat untuk memantau kinerja aparatur. Namun, kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi hal penting agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.

  3. 3. Kepala OPD baru diminta segera konsolidasi

    Balai Kota Makassar. IDN Times/Sahrul Ramadan
    Balai Kota Makassar. IDN Times/Sahrul Ramadan

    Munafri juga meminta para kepala OPD yang baru dilantik segera menggelar konsolidasi internal dan menyatukan visi dengan seluruh jajaran. Mereka diharapkan membawa konsep serta program kerja yang sejalan dengan prioritas Pemkot Makassar.

    Menurut Munafri, setiap kepala OPD harus memahami kebutuhan organisasi dan melihat kontribusi yang bisa diberikan untuk mendukung program prioritas pemerintah kota. Selain koordinasi internal, pola koordinasi antar-OPD juga akan diperkuat melalui dua jalur, yakni koordinasi langsung dengan wali kota dan melalui asisten sesuai bidang tugas masing-masing.

    "Untuk memastikan program juga tetap Iya.  Jadi asisten itu bukan pekerjaan mudah. Dia harus mengukur bersama-sama dari hasil yang sudah didapatkan dari OPD masing-masing," katanya.

Related Articles

See More