Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

KHL Sulsel Rp3,9 Juta, KSPSI Perjuangkan UMP Naik hingga 10 Persen

Kota Makassar
4 min read
KHL Sulsel Rp3,9 Juta, KSPSI Perjuangkan UMP Naik hingga 10 Persen
Ketua DPD KSPSI Sulsel, Basri Abbas, di sela aksi Hari Buruh Internasional di Makassar, Kamis (1/5/2025). IDN Times/Darsil Yahya
  • KSPSI Sulsel mendorong kenaikan UMP 2027 sebesar 8,5 hingga 10 persen dari UMP 2026 Rp3.921.088, dengan memperjuangkan faktor alfa maksimal satu.
  • Dalam Dewan Pengupahan, buruh mengusulkan alfa 1, sedangkan pengusaha mengajukan 0,6; bila tak sepakat, rekomendasi berbeda akan diserahkan kepada pemerintah dan gubernur menetapkan keputusan.
  • Selain UMP, KSPSI menuntut tambahan upah sektoral 2–5 persen serta struktur skala upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun; UMP dijadwalkan ditetapkan 21 November 2026.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulawesi Selatan 2026 sebesar Rp3,9 juta belum sepenuhnya menjawab harapan pekerja terhadap peningkatan kesejahteraan. Di tengah daya beli yang dinilai masih tertatih-tatih, serikat buruh mendorong kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 setidaknya 8,5 persen hingga maksimal 10 persen dari UMP 2026 senilai Rp3.921.088 per bulan.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Sulsel, Basri Abbas, mengatakan pihaknya akan memperjuangkan penggunaan faktor alfa maksimal satu dalam formula penghitungan UMP. Menurutnya, besaran alfa berpengaruh terhadap persentase kenaikan upah minimum.

"Kalau dia di 0,5, naiknya mungkin 5 persen. Satu alfa itu naiknya 8,5 persen. Itu yang kita akan perjuangkan. Kalau perlu ada domain tambahan bagaimana bisa menjadi 10 persen," kata Basri saat dihubungi IDN Times melalui telepon, Kamis (19/11/2026).

Bagi KSPSI, angka KHL Rp3,9 juta yang diterima Dewan Pengupahan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu referensi pembahasan. Namun, mereka menilai perjuangan peningkatan upah tetap harus mempertimbangkan kondisi riil pengeluaran pekerja.

"Kalau berbicara kebutuhan pekerja untuk saat ini, kita tentu sangat di bawah standar. Daya beli masih tertatih-tatih kita," katanya.

  1. 1. KSPSI ingin faktor alfa dimaksimalkan

    ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)
    ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)

    Menjelang rapat Dewan Pengupahan Sulsel yang dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WITA pada Kamis (19/11/2026), Basri menegaskan serikat pekerja akan mengusulkan penggunaan faktor alfa 1. 

    Usulan tersebut berpotensi menghasilkan kenaikan UMP sekitar 8,5 persen. KSPSI bahkan ingin mendorong kenaikan hingga 10 persen apabila terdapat ruang dalam formulasi pengupahan.

    Namun, usulan buruh bukan satu-satunya pandangan dalam pembahasan. Basri menyebut pihak pengusaha mengusulkan faktor alfa 0,6.

    Perbedaan tersebut akan dibahas dalam Dewan Pengupahan. Jika tidak tercapai kesepakatan antara unsur pekerja dan pengusaha, maka hasil pembahasan dapat berupa rekomendasi yang berbeda untuk disampaikan kepada pemerintah.

    "Kalau memang tidak ada titik temu, Dewan Pengupahan itu cuma rekomendasi. Nanti pemerintah yang tentukan seperti apa ditetapkan gubernur," jelasnya.

    Basri berharap Gubernur Sulsel berpihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja. Dia juga mengingatkan serikat buruh akan menyampaikan penolakan apabila keputusan kenaikan UMP dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

  2. 2. Perjuangan buruh tidak hanya soal UMP

    Ilustrasi buruh, pekerja (IDN Times/Arief Rahmat)
    Ilustrasi buruh, pekerja (IDN Times/Arief Rahmat)

    Selain kenaikan UMP, KSPSI membawa dua tuntutan lain dalam pembahasan pengupahan 2027. Keduanya berkaitan dengan upah minimum sektoral dan penerapan struktur serta skala upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

    Untuk upah minimum sektoral, KSPSI mengusulkan tambahan sebesar 2 hingga 5 persen pada sejumlah sektor pekerjaan. Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pertambangan, transportasi, dan niaga.

    Menurut Basri, kebijakan upah sektoral diperlukan untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik setiap sektor usaha. Dengan begitu, besaran upah dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing sektor.

    "Upah sektoral itu kita akan menentukan beberapa sektor. Ada tambahan 2 sampai 5 persen," tuturnya. 

  3. 3. Pekerja di atas satu tahun didorong mendapat struktur skala upah

    Ilustrasi buruh garmen (Dok. KemenkopUKM)
    Ilustrasi buruh garmen (Dok. KemenkopUKM)

    Tuntutan ketiga KSPSI adalah penerapan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

    Basri menjelaskan dalam usulan tersebut, UMP menjadi batas upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun. Sementara pekerja yang masa kerjanya lebih lama harus mendapatkan pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah.

    Dengan begitu, masa kerja dan jenjang pekerja diharapkan ikut diperhitungkan dalam penentuan penghasilan. Pekerja yang telah mengabdi lebih lama tidak semestinya terus menerima upah yang sama dengan pekerja baru.

    "Di atas 1 tahun tidak lagi berbicara UMP, tapi berbicara struktur skala upah. Nah itu perjuangan serikat selama yang pertama. Tiga perjuangan yang akan kita tentukan di Dewan Pengupahan kemarin waktu rapat perdana,"  kata Basri.

    Dia menegaskan ketiga tuntutan tersebut akan diperjuangkan lagi dalam pembahasan Dewan Pengupahan Sulsel. Selain kenaikan UMP 8,5 hingga 10 persen, KSPSI ingin upah sektoral dan struktur skala upah juga menjadi perhatian dalam kebijakan pengupahan tahun depan.

    "Seperti itu regulasinya penetapan UMP. Intinya, buruh menginginkan di 8,5 persen ke atas dengan pengali alfa satu sampai 10 persen," katanya.

  4. 4. UMP Sulsel 2027 dijadwalkan ditetapkan 21 November

    ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)
    ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)

    Sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengatakan UMP Sulsel 2027 dijadwalkan ditetapkan pada Sabtu (21/11/2026). Besaran kenaikannya masih menunggu pembahasan Dewan Pengupahan, dengan data KHL 2026 sebesar Rp3,9 juta menjadi salah satu acuan.

    "Insyaallah penetapan hari Sabtu 21 November," kata Jayadi saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

    Jayadi menyebut Dewan Pengupahan Sulsel telah menerima data KHL 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data tersebut, KHL Sulsel berada di angka sekitar Rp3,9 juta.

    Angka tersebut menjadi salah satu referensi dalam pembahasan penetapan UMP 2027. Namun, KHL bukan satu-satunya penentu besaran upah minimum.

    "KHL 3,9 juta, tapi ini bukan penentu, hanya jadi referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penetapan UMP. Pokoknya tidak di bawahnya KHL," jelasnya.

Related Articles

See More