Pemprov Sulsel Masih Tunggu Kepastian Pengangkatan PPPK Penuh Waktu

- Pemprov Sulsel masih menunggu regulasi teknis pemerintah pusat untuk mengalihkan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, dengan rencana pelaksanaan mulai Januari 2027.
- Jumlah guru PPPK paruh waktu di Sulsel diperkirakan lebih dari 800 orang, tetapi jumlah pasti penerima skema pengalihan belum dapat dipastikan.
- Seluruh PPPK berpeluang mengikuti seleksi CPNS sesuai kebijakan pusat yang masih digodok, sementara Disdik Sulsel tetap mengevaluasi kinerja guru PPPK.
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu. Hingga kini, belum ada aturan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Sulsel, Anshar, mengatakan rencana pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu telah dibahas dalam rapat koordinasi wilayah Sulawesi dan Papua. Menurutnya, pengalihan tersebut direncanakan mulai Januari 2027, menyesuaikan linimasa yang disiapkan kementerian.
"Sementara memang ada teman-teman guru paruh waktu itu akan dialihkan ke pusat. Rencananya bersama ke Januari sesuai dengan timeline kementerian," kata Anshar, Rabu (18/11/2026).
Anshar memperkirakan jumlah guru PPPK paruh waktu di Sulsel mencapai lebih dari 800 orang. Namun, dia belum dapat memastikan jumlah pasti guru yang akan masuk dalam skema pengalihan tersebut.
1. PPPK berpeluang mengikuti seleksi CPNS

Ilustrasi CPNS. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi Terkait peluang PPPK mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Anshar menyebut seluruh PPPK berpeluang mendapatkan kesempatan tersebut sesuai kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah pusat. Namun, persoalan batas usia masih perlu mendapatkan kejelasan. Sebab, sebagian PPPK kemungkinan telah melewati batas usia untuk mengikuti seleksi CPNS.
"Yang sesuai dengan kebijakan yang lagi digarap itu semua teman-teman PPPK berkesempatan untuk mengikuti CPNS. Nah, mungkin ada teman-teman PPPK yang sudah lewat usianya, tapi setahu saya itu sementara digodok juga kebijakannya di pusat," ungkapnya.
Dia berharap pemerintah pusat segera menetapkan kebijakan tersebut. Dengan begitu, seluruh PPPK berkesempatan mengikuti seleksi CPNS.
2. Disdik Sulsel evaluasi kinerja guru PPPK

Ilustrasi guru. (IDN Times/Mardya Shakti ) Di sisi lain, Disdik Sulsel tetap mengevaluasi kinerja guru PPPK. Evaluasi tersebut berlangsung setelah setahun sejak pelantikan.
Anshar menyebut sebagian besar guru PPPK masih aktif menjalankan tugas mengajar di sekolah masing-masing. Meski demikian, terdapat laporan satu orang guru yang mengundurkan diri.
"Evaluasi tetap ada kita laksanakan. Memang kayaknya ada yang satu orang mungkin yang mengundurkan diri. Yang jelas, teman-teman hampir semua aktif mengajar semua di sekolah," katanya.
3. DPRD Sulsel minta pemda menunggu aturan teknis dari pusat

ilustrasi PPPK (KemenpanRB) Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Muhammad Anwar Purnomo, mengatakan keputusan mengenai pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu telah dibahas dan diputuskan di tingkat DPR RI. Meski demikian, pelaksanaannya di daerah masih menunggu regulasi dan instruksi resmi dari pemerintah pusat.
"Kemarin kan baru diputuskan dari DPR RI, formasi untuk paruh waktu tanpa tes akan menjadi penuh waktu. Cuma itu masih menunggu implementasinya di daerah juga. Regulasi instruksi dari pusat juga belum ada," katanya.
Anwar menyebut pemerintah daerah masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat. Peraturan atau keputusan menteri diperlukan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
"Pemda masih menunggu peraturan menteri atau berupa putusan menteri, tapi belum ada. Makanya kita ini di daerah menunggu saja aturan dari pusat," kata politisi PKB itu.




















