Pemeriksaan Kesehatan Jadi Kendala Pelunasan Haji 2027 di Sulsel

- Hingga 18 November 2026, 3.682 dari 9.670 jemaah reguler Sulsel telah melunasi Bipih 2027, setara 38,08 persen; 5.988 jemaah masih belum membayar.
- Pemeriksaan kesehatan menghambat pelunasan, termasuk pemeriksaan ulang medis di Enrekang, jemaah di luar daerah dari Jeneponto, serta keterbatasan penginputan data di Wajo.
- Kemenhaj Sulsel meminta percepatan koordinasi data dan menghubungi jemaah yang memenuhi istithaah; pelunasan tahap pertama berakhir 10 Desember 2026, dengan risiko penundaan keberangkatan bagi yang belum melunasi.
Makassar, IDN Times - Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2027 bagi jemaah haji reguler di Sulawesi Selatan masih dibuka. Hingga Rabu (18/11/2026), tercatat sebanyak 3.682 dari total 9.670 calon jemaah haji reguler telah menyelesaikan pelunasan.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Sulsel, capaian tersebut setara 38,08 persen dari total jemaah yang berhak melunasi. Sementara itu, masih ada 5.988 jemaah atau 61,92 persen yang belum menyelesaikan pembayaran.
1. Pelunasan di sejumlah daerah masih rendah

Ilustrasi pelunasanBiaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 M/1445 H. (ANTARA FOTO/Khalis Surry) Jika dirinci berdasarkan kabupaten/kota, Kota Makassar menjadi daerah dengan jumlah jemaah yang sudah melunasi terbanyak, yakni 730 orang dari kuota 2.205 jemaah. Namun, persentase pelunasannya baru mencapai 33,11 persen.
Kabupaten Bone menyusul dengan 595 jemaah dari kuota 1.466 orang atau 40,59 persen. Sementara itu, Kabupaten Enrekang belum mencatatkan jemaah yang melunasi dari total tujuh orang yang berhak melunasi. Kabupaten Jeneponto juga masih rendah, yakni 52 dari 245 jemaah atau 21,22 persen.
2. Jemaah terkendala pemeriksaan kesehatan

Ilustrasi pemeriksaan kesehatan. (IDN Times/Fariz Fardianto) Dalam Rapat Konsolidasi Data Jemaah Haji Reguler di Aula Arafah, Asrama Haji Kelas I Makassar, Rabu (18/11/2026), terungkap sejumlah kendala yang memengaruhi proses pemeriksaan kesehatan dan pelunasan. Di Kabupaten Enrekang, sebagian jemaah harus menjalani pemeriksaan kesehatan ulang karena indikasi medis, seperti gangguan jantung dan gejala Parkinson. Selain itu, terdapat persoalan administrasi ahli waris bagi jemaah yang meninggal dunia.
Sementara di Jeneponto, terdapat 21 calon jemaah yang berada di luar daerah, termasuk Kalimantan dan Malaysia, sehingga menyulitkan pemantauan pemeriksaan kesehatan. Adapun di Kabupaten Wajo, proses verifikasi data di sistem Siskohatkes berlangsung bertahap karena keterbatasan personel penginput data di Dinas Kesehatan.
Ikbal meminta jajaran Kemenhaj kabupaten/kota tidak mempersulit jemaah yang sedang berada di perantauan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Mereka dapat memeriksakan diri di fasilitas kesehatan setempat melalui koordinasi antara Dinas Kesehatan daerah asal dan daerah domisili.
"Jangan sampai ada jemaah pulang hanya untuk periksa kesehatan. Dinas Kesehatan kabupaten asal cukup berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan tempat jemaah berada agar datanya tetap terinput," tegas Ikbal.
3. Kemenhaj minta daerah percepat pelunasan

Ilustrasi pelunasan biaya haji/Dok. ANTARA FOTO/Khalis Surry/nz Ia juga menginstruksikan jajarannya melakukan penyandingan data Siskohatkes dan Siskohat setiap hari pukul 17.00 WITA. Daerah dengan progres rendah diminta segera berkoordinasi dan melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan setempat, termasuk melaporkan kendala kepada bupati jika diperlukan.
"Kalau perlu segera melapor kepada bupati masing-masing," kata Ikbal.
Selain itu, petugas diminta aktif menghubungi jemaah yang sudah dinyatakan memenuhi syarat istithaah agar segera melakukan pelunasan. Kanwil Kemenhaj Sulsel juga akan menggelar rapat evaluasi daring bersama seluruh Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Pusat Kesehatan Haji pada Sabtu mendatang.
Adapun batas akhir pelunasan tahap pertama Bipih 2027 jatuh pada 10 Desember 2026. Jemaah yang telah dinyatakan istithaah tetapi tidak menyelesaikan pelunasan hingga tenggat tersebut berisiko tertunda keberangkatannya dan masuk daftar prioritas keberangkatan tahun 2028.


















