Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Kalla Group Klaim Menang Sengketa Lahan di Tanjung Bunga, GMTD Membantah

Kota Makassar
5 min read
Kalla Group Klaim Menang Sengketa Lahan di Tanjung Bunga, GMTD Membantah
Tim Kuasa Hukum Kalla Group saat memperlihatkan lokasi lahan sengketa melawan GMTD, Kamis (19/11/2026). IDN Times/Darsil Yahya
  • PN Makassar menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima dalam sengketa lahan seluas 16,4 hektare.

  • Kalla Group menyebut perbedaan batas tanah dan persoalan Persil 40 menjadi bagian dari pertimbangan perkara.

  • GMTD membantah klaim kemenangan Kalla Group dan menegaskan akan menempuh seluruh proses hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - PT Hadji Kalla atau Kalla Group mengklaim memenangkan gugatan sengketa kepemilikan lahan seluas 16,4 hektare di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Namun PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk sebagai lawan, membantah kemenangan Kalla.

Klaim kemenangan Kalla Group berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar yang dibacakan pada 12 November 2026. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima.

Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengatakan putusan itu merupakan hasil proses persidangan yang berlangsung hampir 11 bulan, sejak Desember 2025. Menurutnya, pihaknya berhasil menunjukkan bukti-bukti bahwa lahan seluas 164.151 meter persegi tersebut merupakan milik PT Hadji Kalla.

"Kita dimenangkan. Nanti saya jelaskan apa yang menjadi dasar sampai pihak PT Hadji Kalla sebagai pihak pemenang," kata Hasman dalam konferensi pers di Makassar, Kamis (19/11/2026).

  1. 1. Kuasa hukum sebut batas lahan yang digugat tidak sesuai

    Tim Kuasa Hukum Kalla Group saat memperlihatkan lokasi lahan sengketa melawan GMTD, Kamis (19/11/2026). IDN Times/Darsil Yahya
    Tim Kuasa Hukum Kalla Group saat memperlihatkan lokasi lahan sengketa melawan GMTD, Kamis (19/11/2026). IDN Times/Darsil Yahya

    Hasman menjelaskan, salah satu pertimbangan yang menjadi persoalan dalam gugatan PT GMTD adalah ketidaksesuaian batas-batas objek tanah yang disengketakan.

    Menurutnya, terdapat perbedaan antara batas lahan yang dicantumkan dalam gugatan dengan kondisi fisik di lapangan. Perbedaan tersebut, kata dia, terlihat setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat.

    "Sejak awal mereka mengajukan gugatan ini sudah obscuur libel atau kabur menurut hukum dari sisi batas-batas tanah yang ditunjukkan," ujarnya.

    Ia mencontohkan, batas yang disebutkan sebagai bagian utara dalam gugatan justru berada di sisi timur berdasarkan kondisi di lapangan. Hal tersebut dinilai menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek tanah yang disengketakan.

    Selain itu, Hasman mempersoalkan alas hak kepemilikan tanah yang digunakan PT GMTD. Ia menyebut perusahaan tersebut mengklaim memperoleh lahan melalui Persil 40 dari Bunta Karaeng Mandalle.

    Sementara PT Hadji Kalla, menurut Hasman, membeli tanah tersebut melalui Persil 50 dari Andi Ijo Karaeng Laloang.

    Hasman mengaku pihaknya menghadirkan buku C atau catatan tanah di tingkat kecamatan dalam persidangan. Bahkan, sekretaris camat turut memberikan keterangan bahwa data Persil 40 yang digunakan pihak penggugat tidak ditemukan dalam administrasi tersebut.

    "Persil 40 itu tidak terdaftar sama sekali di kantor kecamatan sebagai data kepemilikan adat. Ini yang perlu diuji lagi, termasuk berkaitan dengan data yang mereka gunakan," jelasnya.

  2. 2. Kalla Group singgung tawaran pembelian lahan

    Tim Kuasa Hukum Kalla Group, Kamis (19/11/2026). IDN Times/Darsil Yahya
    Tim Kuasa Hukum Kalla Group, Kamis (19/11/2026). IDN Times/Darsil Yahya

    Selain persoalan alas hak dan batas tanah, Hasman juga mengungkapkan adanya komunikasi terkait rencana pembelian lahan tersebut pada masa lalu.

    Ia menyebut, pihaknya memiliki bukti adanya penawaran pembelian tanah milik PT Hadji Kalla oleh pihak yang dikaitkan dengan PT GMTD. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu fakta yang disampaikan dalam persidangan.

    Hasman menilai, adanya penawaran tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan lahan PT Hadji Kalla sebelumnya telah diketahui pihak lain.

    "Dia mau beli, berarti kan dia akui milik PT Hadji Kalla. Belakangan dia beli ke orang lain yang tadi itu yang persilnya tidak benar," katanya.

    Atas sejumlah fakta tersebut, Hasman menilai putusan pengadilan telah memberikan kepastian terhadap gugatan yang diajukan PT GMTD.

    Meski demikian, ia menyebut pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan terkait dugaan penggunaan dokumen alas hak yang dipersoalkan dalam perkara perdata tersebut.

  3. 3. Kalla Group siap hadapi upaya hukum lanjutan

    Tim Kuasa Hukum Kalla Group, Kamis (19/11/2026). IDN Times/Darsil Yahya
    Tim Kuasa Hukum Kalla Group, Kamis (19/11/2026). IDN Times/Darsil Yahya

    Sementara itu, Tim Advisor Kalla, Prof Hamid Awaluddin, mengatakan pihaknya menghormati putusan PN Makassar. Mereka kini menunggu langkah hukum yang akan diambil PT GMTD setelah putusan tersebut dibacakan.

    Hamid menyebut tim hukum dari Hasman Usman Associates dan Hendropriyono Associates telah bersiap menghadapi kemungkinan adanya upaya hukum lanjutan dari pihak penggugat.

    "Kami saat ini berada dalam posisi menunggu langkah atau pergerakan dari pihak penggugat. Kalau perkara ini ingin diselesaikan sampai di sini dan mereka menerima putusan pengadilan, tentu kami berterima kasih. Tetapi kalau mereka ingin melanjutkan perkara ini, tim legal kami juga siap menghadapi. Mau balik lagi, silakan. Kami siap," kata Hamid.

    Dalam kesempatan itu, Hamid turut menyinggung sejarah pengembangan kawasan Tanjung Bunga yang dimulai pada era 1990-an. Ia menyebut kawasan tersebut awalnya dirancang sebagai kawasan terpadu yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan perumahan, tetapi juga fasilitas pariwisata, pusat kesenian, kebudayaan, hingga sarana olahraga.

    Hamid juga menyoroti perubahan komposisi kepemilikan saham pemerintah daerah dalam perusahaan pengembang kawasan tersebut. Menurutnya, kepemilikan saham Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, dan Pemkab Gowa mengalami penurunan hingga di bawah 10 persen.

    Ia turut mempertanyakan manfaat ekonomi yang diterima pemerintah daerah selama perusahaan tersebut beroperasi.

    "Silakan ditanyakan kepada pemerintah daerah masing-masing, berapa dividen yang mereka terima selama kurang lebih 30 tahun perjalanan perusahaan tersebut," ujarnya.

    Hamid menambahkan, masih terdapat lahan kosong sekitar 15 hektare dari total kawasan yang disebut mencapai kurang lebih 1.000 hektare.

  4. 4. GMTD bantah klaim Kalla Group menang sengketa lahan

    Default Image
    Default Image

    Di sisi lain, berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Makassar, status putusan perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar adalah tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

    Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat dan turut tergugat. Sementara dalam pokok perkara, majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

    "Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat," tegas Presiden Direktur PT GMTD, Ali Said dalam keterangannya.

    Ali juga menyoroti amar putusan halaman 105 yang menyatakan gugatan balik PT Hadji Kalla atau sebagai tergugat konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

    Ia menilai, putusan tersebut tidak bisa ditafsirkan sebagai pengakuan pengadilan terhadap kepemilikan tanah oleh PT Hadji Kalla.

    "Bagaimana mungkin suatu pihak mengklaim telah dimenangkan oleh pengadilan atas kepemilikan tanah, sementara gugatan baliknya sendiri dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak satu pun amar putusan menetapkannya sebagai pemilik tanah?" ujarnya.

    GMTD menegaskan tetap menempuh seluruh proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum yang dipersoalkan dalam sengketa tersebut.

Related Articles

See More