Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Rugikan Korban Rp341 Juta, Kasus Pencurian Kartu Kredit Berakhir Damai

Kota Makassar
3 min read
Rugikan Korban Rp341 Juta, Kasus Pencurian Kartu Kredit Berakhir Damai
Seorang pria berinisial AR (33) di Makassar, Sulawesi Selatan, mendapat persetujuan penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) dalam kasus pencurian empat kartu kredit. (Dok. Kejati Sulsel)

Makassar, IDN Times - Seorang pria berinisial AR (33) di Makassar, Sulawesi Selatan, mendapat persetujuan penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) dalam kasus pencurian empat kartu kredit. Persetujuan tersebut diberikan setelah tersangka mengembalikan seluruh kerugian korban yang mencapai Rp341 juta lebih.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Muhammad Syarifuddin, menyetujui permohonan penghentian penuntutan yang diajukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar pada Selasa (17/11/2026). Perkara tersebut diselesaikan melalui perdamaian antara tersangka dan korban setelah seluruh kerugian materiil dipulihkan.

"Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan dan kelengkapan administrasi yang dikirimkan, maka kami mempertimbangkan bahwa permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan, yaitu adanya perdamaian. Dikembalikannya kerugian diharapkan dapat memulihkan keadaan seperti semula," kata Syarifuddin dalam keterangan yang dikutip, Jumat (20/11/2026).

  1. 1. Kenalan lewat aplikasi, curi kartu kredit saat di mobil

    ilustrasi kartu kredit, utang, cicilan, pinjaman
    ilustrasi kartu kredit, utang, cicilan, pinjaman (magnific.com/jcomp)

    Kasus ini bermula dari perkenalan AR dengan korban berinisial FR (32) melalui aplikasi jejaring sosial HeeSay. Saat berkenalan, tersangka mengaku menggunakan nama Agung Laksada.

    Pada Sabtu (11/7/2026), tersangka meminta korban menjemputnya di Hotel Aston Makassar. Saat berada di dalam mobil korban, AR diduga mengambil empat kartu kredit milik FR yang tersimpan di dalam dompet di atas tuas rem tangan.

    Kartu kredit tersebut terdiri dari kartu Mandiri, DBS, dan UOB. Setelah mengambil kartu-kartu tersebut, tersangka kemudian terbang ke Kota Kendari untuk melakukan transaksi menggunakan kartu kredit korban.

  2. 2. Belanja iPhone 17 dan emas Antam 100 gram

    ilustrasi penipuan
    ilustrasi penipuan (IDN Times/Aditya Pratama)

    Di Kendari, tersangka menggunakan kartu kredit korban untuk membeli dua unit iPhone 17 dan dua keping emas Antam dengan total berat 100 gram. Setelah bertransaksi, AR kembali ke Makassar pada hari yang sama. Barang-barang yang dibeli menggunakan kartu kredit korban kemudian diuangkan untuk bermain trading saham dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp341.958.000. AR disangka melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

  3. 3. Kembalikan Rp341 juta, perkara diselesaikan lewat RJ

    Kantor Kejati Sulsel. IDN Times/Darsil Yahya
    Kantor Kejati Sulsel. IDN Times/Darsil Yahya

    Proses perdamaian antara tersangka dan korban difasilitasi Kejari Makassar pada 4 November 2026 di Baruga Adhyaksa. Dalam proses tersebut, tersangka telah mengembalikan seluruh kerugian korban secara tunai.

    Kejati Sulsel menyetujui penghentian penuntutan karena perkara tersebut dinilai memenuhi persyaratan keadilan restoratif sesuai Pasal 80 KUHAP 2025. Pertimbangannya antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana maksimal lima tahun penjara, serta adanya kesepakatan perdamaian secara sukarela.

    Selain itu, terdapat pertimbangan sosiologis bahwa tersangka merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan dua anaknya yang masih kecil. Penyelesaian perkara juga mendapat respons positif dari masyarakat sekitar.

    "Maka saya memutuskan perkara yang diajukan permohonan MKR atas nama Tersangka AR yang disangka melanggar Pasal 476 Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memenuhi syarat subjektif dan objektif Mekanisme Keadilan Restoratif sesuai Pasal 80 KUHAP 2025 dan disetujui permohonan untuk diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif," tegas Muhammad Syarifuddin.

    Setelah memberikan persetujuan, Kajati Sulsel menginstruksikan Kejari Makassar segera meminta penetapan persetujuan RJ ke Pengadilan Negeri setempat. Di sisi lain, Muhammad Syarifuddin mengingatkan seluruh jajaran jaksa agar tidak melakukan transaksi dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

    "Untuk menjadi perhatian bagi para jaksa, bahwa dilarang dan tidak boleh ada transaksional dalam penyelesaian perkara. Jika terjadi, maka pimpinan akan menindak tegas. Demikian untuk dilaksanakan," ucapnya.

Related Articles

See More