Satgas Mafia Tanah Kejati Sulsel Raih Pin Emas Tingkat Nasional
Satgas Mafia Tanah Kejati Sulsel menerima piagam dan pin emas tingkat nasional setelah menyelesaikan empat perkara sepanjang 2026.
Pencapaian tersebut melampaui target tiga perkara dan menjadi penghargaan pin emas keempat bagi Satgas Mafia Tanah Sulsel.
Rakernas dilanjutkan dengan pembentukan enam kelompok kerja untuk merumuskan strategi pencegahan dan penindakan perkara pertanahan.
Makassar, IDN Times - Tim Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) meraih penghargaan berupa piagam dan pin emas tingkat nasional, atas keberhasilan menangani tindak pidana pertanahan sepanjang 2026.
Penghargaan tersebut diberikan setelah Satgas Mafia Tanah Sulsel berhasil menuntaskan empat perkara, melampaui target operasi yang ditetapkan sebanyak tiga perkara.
Penghargaan itu diserahkan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Grand Platinum Hotel, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
1. Lampaui Target Penyelesaian Perkara Mafia Tanah
Mafia Tanah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) meraih penghargaan berupa piagam dan pin emas tingkat nasional, atas keberhasilan menangani tindak pidana pertanahan sepanjang 2026, Kamis (12/11/2026). Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulsel, Teguh Suhendro, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas capaian Satgas Mafia Tanah Sulsel dalam menyelesaikan perkara pertanahan.
Dari target operasi (TO) sebanyak tiga perkara sepanjang 2026, Satgas Mafia Tanah Sulsel berhasil merealisasikan penyelesaian empat perkara.
"Satgas Mafia Tanah Sulsel berhasil melampaui Target Operasi (TO) Penyelesaian Perkara Mafia Tanah tahun 2026. Dari target awal sebanyak 3 (tiga) perkara, Satgas Sulsel sukses merealisasikan penyelesaian hingga 4 (empat) perkara," kata Teguh Suhendro dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Pencapaian tersebut sekaligus mencatatkan rekor impresif bagi Satgas Mafia Tanah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menerima penghargaan pin emas untuk keempat kalinya secara berturut-turut pada tahun penuntasan, yakni pada Tahun 2022, 2024, 2025, dan 2026.
2. Menteri ATR/BPN Sematkan Pin Emas
Mafia Tanah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) meraih penghargaan berupa piagam dan pin emas tingkat nasional, atas keberhasilan menangani tindak pidana pertanahan sepanjang 2026, Kamis (12/11/2026). Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan berskala nasional yang diikuti 319 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta utama terdiri dari unsur tiga pilar pemberantasan mafia tanah tingkat provinsi, yakni kepala kejaksaan tinggi (kajati), kapolda, dan kepala kantor wilayah (kakanwil) BPN.
Selain itu, setiap provinsi turut mengirimkan perwakilan dari unsur penuntut umum, penyidik kepolisian, serta pejabat pembuat akta tanah (PPNS) BPN. Rakernas diawali dengan laporan Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Brigjen Pol Hendra Gunawan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan arahan dari sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum, termasuk Kabareskrim Mabes Polri yang diwakili Brigjen Pol Suhirman serta Jaksa Agung RI yang diwakili Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Fr. Leonard Eben Ezer.
Puncak kegiatan ditandai dengan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, sekaligus penyematan PIN EMAS kepada Satgas Mafia Tanah tingkat provinsi yang dinilai berprestasi.
3. Rumuskan Strategi Berantas Mafia Tanah
Kantor Kejati Sulsel. IDN Times/Darsil Yahya Setelah prosesi penyerahan penghargaan dan foto bersama, seluruh peserta Rakernas melanjutkan kegiatan dengan membentuk enam kelompok kerja tematik. Masing-masing kelompok membahas langkah konkret untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana pertanahan di Indonesia.
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi lintas lembaga dalam merumuskan strategi pemberantasan mafia tanah agar penanganan kasus pertanahan dapat berjalan lebih efektif.
Perkara pertanahan tersebut diantaranya perkara perdata PT Angkasa Pura (AP) I atas gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Mrs di Pengadilan Negeri Maros. JPN mewakili PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar selaku Tergugat I dengan gugatan Rp18,5 miliar lebih.
Selanjutnya perkara, terkait aset daerah dalam gugatan perkara Nomor 264/Pdt.G/2025/PN Mks di Pengadilan Negeri Makassar. JPN mewakili Pemprov Sulsel selaku Tergugat I. Dalam perkara ini, JPN berhasil menyelamatkan aset Kawasan Olahraga (KOR) Sudiang milik Pemprov senilai Rp547 miliar.
Dalam perkara ini, penggugat atas nama Sakiah Salama mengklaim lahan di wilayah KOR Sudiang seluas 109.800 meter persegi sebagai warisan orang tuanya. Padahal, lokasi ini telah menjadi aset Pemprov Sulsel sejak lama.
