UMP Sulawesi Utara 2027 Akan Diumumkan Akhir November 2026
Penetapan UMP Sulawesi Utara 2027 diperkirakan berlangsung akhir November 2026, namun Dewan Pengupahan masih menunggu arahan pusat terkait salah satu koefisien.
Dewan Pengupahan Sulut melakukan observasi ke perusahaan dan pekerja, sementara serikat buruh menilai Gubernur Yulius Selvanus terbuka terhadap aspirasi kesejahteraan pekerja.
APRINDO berharap UMP tidak naik signifikan akibat traffic belanja turun 10%, sedangkan pengusaha hotel mendukung kenaikan demi daya beli, produktivitas, dan pariwisata.
Manado, IDN Times - Menjelang akhir 2026, upah minimum menjadi pembahasan yang menarik perhatian sejumlah pihak terutama pekerja di berbagai daerah. Para pekerja tentu berharap Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 naik.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulut, Noldy Salindeho, menyebut bahwa biasanya penetapan dilakukan akhir November. "Tapi sampai saat ini Dewan Pengupahan Provinsi Sulut masih menunggu arahan dari pusat terkait salah satu koefisiensi," ujarnya, Minggu (15/11/2026).
Sembari menanti, Depeprov Sulut turun ke lapangan. Mereka observasi ke perusahaan dan pekerja untuk menetapkan UMP 2027.
1. Gubernur Sulut dengarkan aspirasi buruh
Ketua LBH KSBSI Sulut, Frangky Mantiri. Dok. Pribadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (LBH KSBSI) Sulut, Frangky F. Mantiri, menyebut bahwa pihaknya telah bertemu dengan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, beberapa waktu lalu. Frangky menyebut Yulius terbuka dengan aspirasi serikat buruh.
"Selain mengakomodasi, dan mendengarkan aspirasi peningkatan kesejahteraan, ia juga mengakomodasi masalah dari pengusaha," kata Frangky.
Ia melihat Yulius mampu menilai secara objektif. Hal itu membuat Frangky optimis UMP Sulut naik pada tahun 2027.
2. Aprindo Sulut berharap UMP tak naik
Ketua DPD APRINDO Sulut, Robert Najoan. Dok. Pribadi Di sisi lain, DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Sulut Gorontalo justru berharap UMP tidak naik. Jika memang harus naik, jumlahnya tak terlalu signifikan dan memperhitungkan kemampuan pemilik usaha.
Salah satu penyebabnya adalah penurunan tingkat kunjungan belanja di Sulut yang menurun. "Traffic belanja kita turun 10% dibanding 2026," ucap Ketua DPD APRINDO Sulut Gorontalo, Robert Najoan.
Hal itu disebabkan harga bahan pokok yang juga naik. Selain itu, efisiensi anggaran pemerintah juga berdampak pada daya beli di daerah.
3. Pengusaha Hotel harap UMP naik
ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya) Yang menarik, salah satu pengusaha hotel di Sulut berharap UMP 2027 naik. Ia adalah Nurbaya Supit, Owner White Hotel yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Pasalnya, kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan buruh merupakan langkah tepat untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat sektor pariwisata hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Jika kesejahteraan meningkat, maka daya beli masyarakat juga akan meningkat. "Dan sebagai pengusaha kami sangat menyadari bahwa kesejahteraan karyawan adalah kunci utama dalam memberikan pelayanan prima dan menjaga produktivitas usaha," ujar Nurbaya.
