Polda Sulsel Ungkap 3 Kasus TPPO, 6 Warga Hendak Dikirim ke Malaysia

Polda Sulsel mengungkap tiga kasus dugaan TPPO, termasuk upaya pengiriman enam warga ke Sarawak, Malaysia, secara nonprosedural.
Tiga tersangka ditangkap dalam perkara perekrutan PMI ilegal dan dugaan eksploitasi seksual.
Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp600 juta.
Makassar, IDN Times - Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap tiga kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pelanggaran perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Dalam dua kasus di antaranya, polisi berhasil menggagalkan upaya pengiriman enam warga ke Sarawak, Malaysia, secara nonprosedural.
Pengungkapan tersebut dilakukan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sulsel melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13-19 November 2026.
1. Tiga orang terduga pelaku ditangkap

Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap tiga kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pelanggaran perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Dalam dua kasus di antaranya, polisi berhasil menggagalkan upaya pengiriman enam warga ke Sarawak, Malaysia, secara nonprosedural, Jumat (20/11/2026). IDN Times/Darsil Yahya Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulsel, Kombes Pol Osva, mengatakan tiga perkara tersebut terdiri dari dua kasus perekrutan calon PMI ilegal dan satu kasus dugaan eksploitasi seksual di Kabupaten Bantaeng. Masing-Masing pelaku yakni MDI, AN dan HD.
"LP Pertama ada satu orang ditangkap MDI dan satu orang lagi masih dalam lidik, untuk LP kedua pelaku yang ditangkap satu orang dan dua orang dalam lidik dan untuk LP yang ketiga yang ditangani Polres Bantaeng, ada satu pelaku yang ditangkap," kata Osva saat konferensi pers di Mapolda Sulsel, Jumat (20/11/2026).
Osva menyebut, pengungkapan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai dengan ketentuan hukum,"
1. Dua warga direkrut dengan iming-iming gaji tinggi

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulsel, Kombes Pol Osva. IDN Times/Darsil Yahya Osva menjelaskan, kasus pertama terungkap di Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 01.00 WITA. Dalam pengungkapan itu, polisi menyelamatkan dua orang yang diduga menjadi korban perekrutan pekerja migran ilegal.
"Keduanya direkrut untuk bekerja di Sarawak, Malaysia, dengan iming-iming mendapatkan gaji tinggi," kata Osva.
Polisi menetapkan seorang pria berinisial MDI sebagai tersangka. Sementara itu, keterlibatan pihak lain yang disebut dalam perkara tersebut masih didalami penyidik.
Kasus kedua terungkap di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 13.00 WITA.
Di lokasi tersebut, polisi menggagalkan keberangkatan empat calon PMI berinisial MR, JM, MH, dan AA yang diduga akan dikirim ke Sarawak, Malaysia, tanpa melalui prosedur resmi.
"Modus yang digunakan juga berupa tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi. Dalam perkara ini, Ahmad Nur telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan dua orang lainnya masih dalam penyelidikan," ungkapnya.
Selain pengiriman PMI ilegal, polisi juga mengungkap dugaan perdagangan orang yang berkaitan dengan eksploitasi seksual di Kabupaten Bantaeng. Kasus tersebut ditangani Satreskrim Polres Bantaeng dan terungkap pada Rabu (18/11/2026) di kawasan Laseppang.
Polisi menetapkan pria berinisial HD sebagai tersangka. Ia diduga merekrut dan menampung seorang perempuan berinisial AL untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Perkara ini tercatat dalam laporan polisi LP/A/10/XI/2026/Sat Reskrim Polres Bantaeng.
3. Pelaku terancam 15 tahun penjara

Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap tiga kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pelanggaran perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Dalam dua kasus di antaranya, polisi berhasil menggagalkan upaya pengiriman enam warga ke Sarawak, Malaysia, secara nonprosedural, Jumat (20/11/2026). IDN Times/Darsil Yahya Atas perbuatannya, para tersangka dalam kasus tersebut dijerat dengan ketentuan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Mereka terancam hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun. Selain itu, para tersangka juga terancam denda paling sedikit Rp120 juta hingga maksimal Rp600 juta.
Osva menegaskan, polisi masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan perekrutan dan pengiriman pekerja migran ilegal.
Menurutnya, pemberantasan TPPO tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pelaku di lapangan. Polisi juga akan menelusuri pihak-pihak yang merekrut, membiayai, hingga mengatur keberangkatan korban.
Selain penegakan hukum, Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel bersama jajaran juga menggelar 887 kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk di sekolah dan lingkungan perusahaan swasta.
Polisi turut melakukan 39 kegiatan penyelidikan di bandara dan pelabuhan yang menjadi pintu keluar-masuk calon pekerja migran. Polda Sulsel mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan, kontrak kerja, dokumen, dan prosedur keberangkatan.
Masyarakat juga diminta segera melapor apabila mengetahui adanya dugaan perekrutan atau pengiriman pekerja migran secara ilegal maupun praktik eksploitasi manusia.



















