UMP Sulsel 2027 Naik 7,98 Persen, Kini Jadi Rp4,23 Juta

- Pemprov Sulsel menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan, naik 7,98 persen atau Rp312.824,46 dari 2026, dan berlaku mulai 1 Januari 2027.
- UMP 2027 berada Rp318.795,25 di atas estimasi KHL Sulsel 2026; pemerintah menekankan kenaikan upah perlu didukung produktivitas, kompetensi, kualitas kerja, serta pertumbuhan ekonomi inklusif.
- UMSP ditetapkan untuk pertambangan-energi-kelistrikan Rp4.293.995,04, industri-retail Rp4.235.702,42, dan jasa Rp4.234.608,39; upah minimum berlaku bagi pekerja kurang dari setahun, sementara perusahaan wajib menerapkan struktur skala upah.
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka tersebut naik 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026.
Penetapan tersebut diumumkan oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (21/11/2026).
Andi Winarno mengatakan penetapan UMP 2027 telah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulsel serta kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Besaran upah tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
"Setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan serta memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan," kata Andi Winarno.
Dia menjelaskan penetapan UMP merupakan salah satu instrumen kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan hidup pekerja, tetapi juga perlu memperhatikan keberlanjutan usaha, produktivitas, kesempatan kerja, dan iklim investasi.
1. UMP Sulsel 2027 di atas estimasi KHL

ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya) Winarno menyebut UMP Sulsel 2027 berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026 yang mencapai Rp3.915.118. Selisihnya sekitar Rp318.795,25 atau 8,15 persen lebih tinggi dari estimasi KHL tersebut.
Menurutnya, penetapan ini menjadi salah satu upaya pemerintah provinsi untuk memperkuat daya beli dan melindungi kesejahteraan pekerja. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa kenaikan upah perlu diikuti peningkatan produktivitas, kompetensi, dan kualitas kerja.
"Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas," katanya.
2. Tiga sektor mendapat upah minimum sektoral

ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya) Selain UMP, Pemprov Sulsel juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga kelompok sektor usaha. Penetapan ini mempertimbangkan sektor unggulan, kebutuhan keahlian, karakteristik dan risiko kerja, serta tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau memerlukan spesialisasi.
UMSP Sulsel 2027 untuk sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan ditetapkan sebesar Rp4.293.995,04 per bulan. Sementara itu, sektor industri pengolahan dan retail sebesar Rp4.235.702,42 serta sektor aktivitas jasa sebesar Rp4.234.608,39 per bulan.
Winarno berharap UMSP dapat menciptakan standar pengupahan yang lebih adil dan proporsional. Besaran upah tersebut diharapkan dapat menyesuaikan karakteristik masing-masing sektor pekerjaan.
"UMSP ini diharapkan menjadi instrumen yang memperhatikan karakteristik sektor dan pekerjaan, sekaligus mendorong terciptanya standar pengupahan yang lebih adil dan proporsional," kata Winarno.
3. Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun

ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya) Winarno mengingatkan bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, perusahaan wajib menerapkan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.
Dia juga meminta seluruh perusahaan mematuhi ketentuan upah minimum dan tidak membayar pekerja di bawah besaran yang telah ditetapkan. Perusahaan juga dilarang menurunkan upah pekerja yang sebelumnya telah menerima upah di atas ketentuan minimum.
"Kepada para pengusaha, saya mengajak agar penetapan UMP dan UMSP ini dipahami sebagai momentum untuk memperkuat dialog sosial, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperbaiki kompetensi tenaga kerja, serta membangun lingkungan kerja yang aman, layak, dan berkeadilan," katanya.
Dia mengajak pekerja dan serikat pekerja untuk mengedepankan dialog serta komunikasi yang konstruktif dalam memperjuangkan hak. Menurutnya, pekerja juga perlu meningkatkan kontribusi terhadap kemajuan perusahaan dan perekonomian daerah.




















