UMP Sulsel 2027 Naik, Disnakertrans Bakal Awasi Kepatuhan Perusahaan

- Disnakertrans Sulsel akan mengawasi penerapan UMP 2027 di perusahaan bersama Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit, termasuk memantau praktik jam kerja atau shift yang memengaruhi upah.
- UMP Sulsel 2027 ditetapkan Rp4,2 juta per bulan, naik sekitar Rp312 ribu atau 7,98 persen dari Rp3,9 juta pada 2026.
- Penetapan menggunakan faktor alfa 0,7 sebagai titik tengah usulan pekerja dan pengusaha; APINDO Sulsel menyatakan akan mematuhi keputusan pemerintah.
Makassar, IDN Times - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mengawasi penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 di sejumlah perusahaan. Pengawasan ini bertujuan memastikan perusahaan membayar pekerja sesuai ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah.
Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Jayadi Nas, mengatakan pengawasan akan melibatkan unsur Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. Mereka akan turun langsung ke perusahaan untuk memantau pelaksanaan kebijakan UMP.
"Kami diberi tugas dan petunjuk oleh Bapak Gubernur untuk senantiasa melakukan monitoring apakah penerapan UMP ini jalan atau tidak," kata Jayadi setelah pengumuman UMP Sulsel 2027, Sabtu (21/11/2026).
1. Disnakertrans pantau kepatuhan perusahaan terhadap UMP

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, Jayadi Nas. IDN Times/Asrhawi Muin Jayadi mengatakan pengawasan diperlukan untuk memastikan perusahaan menjalankan ketentuan pengupahan sesuai aturan. Pemerintah juga akan memantau kemungkinan adanya praktik pembagian jam kerja atau shift yang berdampak pada besaran upah yang diterima pekerja.
Jayadi menyebut kenaikan UMP Sulsel 2027 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. UMP 2026 naik sebesar 7,21 persen, sedangkan kenaikan pada 2027 mencapai 7,98 persen.
Pemprov Sulsel menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4,2 juta per bulan. Jumlah tersebut bertambah sekitar Rp312 ribu dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3,9 juta.
Kenaikan UMP Sulsel 2027 ditetapkan dengan menggunakan faktor alfa 0,7. Angka tersebut berada di antara usulan unsur pekerja yang mengajukan alfa 0,8 hingga 1 dan usulan pengusaha sebesar 0,5 hingga 0,6.
"Nah, Pak Gubernur mengambil di 0,7 dengan harapan ini, jadi bisa saling memahami," katanya.
2. Faktor alfa 0,7 jadi jalan tengah usulan buruh dan pengusaha

Ilustrasi upah (IDN Times) Jayadi menjelaskan pekerja mengusulkan faktor alfa lebih tinggi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, pengusaha meminta angka yang lebih rendah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keberlangsungan usaha.
Setelah mempertimbangkan kedua usulan tersebut, gubernur menetapkan faktor alfa 0,7. Jayadi menyebut keputusan itu diambil untuk mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha.
"Nah, dibandingkan dengan provinsi dan beberapa daerah lain, kita alhamdulillah berada pada kategori yang sangat luar biasa," katanya.
3. Pengusaha ikuti keputusan pemerintah

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulsel, Andi Darwis, usai pengumuman UMP di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Sabtu (21/11/2026). IDN Times/Asrhawi Muin Sementara itu, kalangan pengusaha menyatakan akan mengikuti keputusan pemerintah terkait penetapan UMP. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulsel, Andi Darwis, menegaskan pengusaha akan menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Pengusaha itu tegak lurus sama aturan pemerintah. Jadi, apa yang diputuskan pemerintah, itu yang pengusaha ikuti," kata Andi Darwis.
Darwis mengatakan pengusaha menempatkan diri sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberlangsungan usaha juga perlu diperhatikan agar perusahaan tetap mampu berkembang dan menyerap tenaga kerja.
"Tugas pengusaha itu adalah mendampingi, bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi, bersama-sama dengan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, termasuk dalamnya pekerja-pekerja kita," kata Darwis.


















