Buruh Kecewa Kenaikan UMP, APINDO: Tak Semua Kebijakan Bisa Memuaskan

- Pemprov Sulsel menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4,2 juta per bulan, naik 7,98 persen dari Rp3,9 juta pada 2026 dengan faktor alfa 0,7.
- APINDO Sulsel menyatakan pengusaha akan mematuhi keputusan pemerintah, sambil menekankan keberlangsungan usaha penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- KSPSI Sulsel kecewa karena usulan faktor alfa 1 tidak diterapkan; organisasi mempertimbangkan jalur hukum atau aksi setelah rapat pleno anggota.
Makassar, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 tidak mungkin memuaskan semua pihak. Pengusaha mengajak seluruh kelompok yang berkepentingan untuk menerima keputusan pemerintah dan melihat persoalan pengupahan dari berbagai perspektif.
Sekretaris APINDO Sulsel, Andi Darwis, mengatakan setiap kelompok memiliki kepentingan dan pandangan masing-masing dalam pembahasan upah minimum. Karena itu, keputusan yang diambil pemerintah belum tentu sesuai dengan harapan seluruh pihak.
"Tidak ada aturan yang tidak yang memuaskan semua orang. Kenapa? Karena berdasarkan visi kita masing-masing," kata Andi Darwis setelah pengumuman UMP Sulsel 2027, Sabtu (21/11/2026).
1. APINDO tegaskan pengusaha ikuti keputusan pemerintah

Sekretaris APINDO Sulsel, Andi Darwis. IDN Times/Asrhawi Muin Menurut Darwis, pengusaha akan mengikuti keputusan pemerintah terkait besaran kenaikan UMP. Dia menegaskan dunia usaha tetap harus menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan.
"Pengusaha itu tegak lurus sama aturan pemerintah. Ya. Jadi, apa yang diputuskan pemerintah, itu yang pengusaha ikuti," katanya.
2. Keberlangsungan usaha berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja

ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (IDN Times/Nathan Manaloe). Darwis mengatakan pengusaha merupakan mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha diperlukan agar perekonomian terus tumbuh.
"Tugas pengusaha itu adalah mendampingi, bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi, bersama-sama dengan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, termasuk dalamnya pekerja-pekerja kita," katanya.
Menurut Darwis, keberlangsungan usaha juga perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kemampuan perusahaan membuka lapangan kerja. Perusahaan yang berkembang memiliki peluang membuka unit usaha dan cabang baru sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Sebelumnya, Pemprov Sulsel menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4,2 juta per bulan. Jumlah tersebut naik sekitar 7,98 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3,9 juta.
Penetapan kenaikan UMP menggunakan faktor alfa 0,7. Angka ini berada di antara usulan unsur pekerja sebesar 0,8 hingga 1 dan usulan pengusaha sebesar 0,5 hingga 0,6.
3. Serikat buruh kecewa UMP tak sesuai usulan

Ketua KSPSI Sulsel, Basri Abbas, menyampaikan tanggapan atas penetapan UMP Sulsel 2027 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (21/11/2026). IDN Times/Asrhawi Muin Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel, Basri Abbas, sebelumnya menyampaikan kekecewaannya karena kenaikan UMP tidak sesuai dengan usulan serikat pekerja. KSPSI bersama sejumlah serikat pekerja lainnya memperjuangkan penggunaan faktor alfa 1 yang menurut Basri seharusnya menghasilkan kenaikan UMP sebesar 9,79 persen.
"Fakta pahit yang tentu kita terima adalah tidak sesuai harapan perjuangan," kata Basri.
Basri juga menyebut KSPSI masih mempertimbangkan langkah lanjutan untuk menyikapi keputusan tersebut. Organisasi itu membuka kemungkinan menempuh jalur hukum atau menggelar aksi setelah mendengarkan pandangan anggota melalui rapat pleno.
"Di situlah kami akan sikapi apakah menyikapi secara hukum atau menyikapi aksi, itu tergantung kepada pleno anggota. Dan dua hari ini akan kami umumkan," katanya.




















