PDIP: Pemakzulan Nurdin Abdullah Sangat Jauh

06 Agu 2019, 20:27 WIB

IDN Times/Aan Pranata

Makassar, IDN Times - Penyelidikan sejumlah dugaan pelanggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Panitia Angket di DPRD segera memasuki babak akhir. Namun kesimpulan angket diyakini tidak akan sampai berujung pada pemakzulan Gubernur Nurdin Abdullah.

Ketua Fraksi PDIP di DPRD Sulsel Alimuddin mengatakan, di sepanjang agenda pemeriksaan, Panitia Angket tidak menemukan pelanggaran Gubernur Nurdin, berupa kebijakan yang meresahkan masyarakat luas. Adapun beberapa pelanggaran bersifat administratif dinilai telah tuntas karena sudah dilakukan evaluasi oleh lembaga berwenang.

"Dalam rapat-rapat angket tidak ada terungkap pelanggaran terkait pidana. Jadi (pemakzulan) jauh sekali, karena tidak ada kebijakan yang melanggar undang-undang dan meresahkan masyarakat," kata Alimuddin saat dihubungi IDN Times di Makassar, Selasa (6/8).

1. Gubernur sudah menjawab berbagai dugaan Panitia Angket

IDN Times/Aan Pranata

Hak angket DPRD Sulsel bergulir dengan tema besar dugaan dualisme kepemimpinan di Pemerintah Provinsi. Ada lima poin materi penyelidikan yang berupaya diungkap, misalnya kontroversi mutasi pejabat, pencopotan tanpa mekanisme, dugaan bagi-bagi proyek, hingga realisasi APBD rendah.

Alimuddin menyatakan lima poin itu sudah dijawab tuntas oleh Gubernur Nurdin sebagai terperiksa, beberapa waktu lalu. Misalnya soal mutasi pejabat yang bermasalah karena surat keputusan (SK) diteken oleh Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Masalah itu dianggap tuntas karena telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama tim lintas lembaga.

Alimuddin juga mencontohkan soal dugaan KKN dalam manajemen PNS di lingkup Pemprov. Hal itu disebut telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. "Untuk pejabat Eselon 2 ada mekanisme lelang terbuka, jadi siapa pun bisa ikut lelang," ucapnya.

2. Dugaan pelanggaran administrasi semestinya diuji di PTUN

IDN Times/Aan Pranata

Menurut Alimuddin, berbagai dugaan pelanggaran yang dialamatkan kepada Gubernur dan Wagub ada di ranah administrasi negara. Proses pembuktian seharusnya tidak usah melalui angket, melainkan dibawa ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk diuji materi.

Hal ini juga dianggap berlaku pada pencopotan tiga pejabat pimpinan tinggi pratama. Jika tidak puas dengan keputusan Gubernur Nurdin, pihak yang dirugikan bisa menggugat di PTUN.

"Tidak pernah ada dalam sejarah pemakzulan karena terkait administrasi negara. Jadi jauh sekali," kata Alimuddin.

3. Panitia Angket segera hasilkan kesimpulan

IDN Times/Aan Pranata

Panitia Angket DPRD Sulsel merampungkan agenda pemeriksaan pihak-pihak terkait, Senin (5/8). Kini panitia beranggotakan 20 legislator sedang dalam tahap merampungkan laporan hasil penyelidikan.

Sejak memulai pemeriksaan pada 8 Juli 2019, Panitia Angket telah memeriksa sekitar 40 orang dalam penyelidikan terhadap beberapa dugaan pelanggaran di Pemerintah Provinsi. Mereka yang diperiksa antara lain Gubernur Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, pejabat dan pegawai pemerintahan, serta sejumlah ahli.

Ketua Panitia Angket Kadir Halid menjelaskan, laporan disusun berdasarkan keterangan para terperiksa, alat-alat bukti, serta pandangan. Hasil penyelidikan disimpulkan atas pandangan para anggota Panitia.

"Kita berkunjung dulu ke Jakarta. Setelah kembali baru rapat internal untuk menyusun laporan. Sepuluh hari ke depan bisa selesai, satu minggu juga bisa," kata Kadir di Makassar, Selasa (6/8).