Para Guru Besar FK Unhas Prihatin atas Kebijakan Kesehatan Nasional
- Para guru besar FK Unhas menyatakan keprihatinan terhadap arah kebijakan pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan di Indonesia.
- Guru besar menyampaikan enam butir utama pernyataan sikap, antara lain mengenai institusi pendidikan kedokteran, tata kelola kesehatan nasional, dan akses layanan dasar di wilayah terpencil.
- Aksi ini menjadi bagian dari gerakan nasional yang melibatkan 357 guru besar fakultas kedokteran dari berbagai perguruan tinggi, menuntut penghentian intervensi terhadap lembaga pendidikan medis dan pengembalian independensi kolegium dokter spesialis.
Makassar, IDN Times - Para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menyatakan keprihatinan terhadap arah kebijakan pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan di Indonesia. Pernyataan dibacakan dalam aksi terbuka yang digelar di pelataran Fakultas Kedokteran Unhas, Selasa (20/5/2025).
Pembacaan pernyataan sikap ini berlangsung serentak bersama sejumlah perguruan tinggi kedokteran di seluruh Indonesia. Di Unhas, pernyataan sikap dibacakan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Prof dr Haerani Rasyid.
Dalam pernyataannya, dia menyebut ketegangan antara institusi pendidikan dan pihak pengelola layanan kesehatan kian meruncing dalam 6 tahun terakhir. Ketidakharmonisan tersebut mendorong guru besar dari FK Unhas, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Keperawatan untuk menyampaikan sikap bersama.
"Sebenernya semuanya krusial sehingga kami mempoinkan sikap tersebut dalam 6 poin," kata Prof Haerani.
1. Poin utama pernyataan sikap
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, guru besar FK Unhas menyampaikan enam butir utama, di antaranya:
1. Institusi pendidikan kedokteran telah dan selalu siap untuk menghasilkan sumber daya manusia bagi pembangunan kesehatan bangsa.
2. Semua pihak yang terkait wajib bersinergi dan menjaga keharmonisan untuk mencapai tujuan pendidikan dokter dan dokter spesialis untuk kesehatan dokter/dokter spesialis yang berkompetensi tinggi guna memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.
3 Semua pihak terkait saling menghargai sesuai tugas pokok dan fungsi serta tidak saling menyalahkan antara satu dan lainnya yang dapat menimbulkan polemik yang tidak produktif serta tidak menyelesaikan masalah fundamental pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan.
4. Masing-masing pihak memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan dokter dan dokter spesialis serta pelayanan kesehatan sesuai ruang lingkup kerja.
5. Pihak terkait seharusnya mengedepankan komunikasi dialogis yang setara dalam setiap pengambilan kebijakan yang tidak produktif seperti:
a. Pembentukan dan independensi Kolegium
b. Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis
c. Kompetensi tambahan bagi Dokter Umum
d. Pembukaan Program Studi berbasis RS vertikal yang sudah berjalan dengan model Pendidikan University Based.
6. Kami Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UNHAS telah dan selalu bertekad untuk senantiasa memperbaiki kekurangan yang ada, terbuka terhadap berbagai masukan konstruktif dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, dalam semangat pembinaan sumber daya manusia Dokter dan Dokter Spesialis yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia.
2. Menyuarakan penolakan terhadap kebijakan birokratis yang dianggap melemahkan rumah sakit pendidikan
Prof Haerani juga membacakan surat pernyataan keprihatinan para Guru Besar Fakultas Kedokteran Indonesia terhadap arah kebijakan dan tata Kelola Kesehatan Nasional
Dalam naskah sikap terbuka yang dibacakan, para guru besar menyuarakan penolakan terhadap kebijakan birokratis yang dianggap melemahkan rumah sakit pendidikan dan sistem akademik kedokteran. Mereka juga menolak narasi publik yang dinilai menyudutkan tenaga medis dan institusi pendidikan.
Prof Haerani membacakan sejumlah pernyataan dari pejabat tinggi negara yang menyalahkan dokter, rumah sakit, dan fakultas kedokteran atas permasalahan dalam sistem kesehatan. Hal ini dinilai tidak sepenuhnya tepat, mengingat akar persoalan seperti rendahnya akses, kurangnya pemerataan layanan, dan beban pembiayaan justru berasal dari kegagalan tata kelola sistem dan alokasi anggaran.
"Narasi yang kerap disorot oleh pejabat tersebut pada dasarnya bersifat insidental dan personal, yang sayangnya juga dapat terjadi pada profesi lainnya, sehingga tidak dapat digeneralisasi," kata Prof Haerani.
3. Bagian dari gerakan nasional
Aksi ini menjadi bagian dari gerakan nasional yang melibatkan 357 guru besar fakultas kedokteran dari berbagai perguruan tinggi.
"Saat ini telah dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia termasuk buktinya adalah adanya aksi keprihatinan guru besar Fakultas Kedokteran yang terdiri atas 357 guru besar yang saya bacakan pada hari ini," kata Prof Haerani.
Para akademisi menuntut penghentian intervensi terhadap lembaga pendidikan medis dan pengembalian independensi kolegium dokter spesialis.
"Kami mendesak kepada Menteri Kesehatan untuk fokus dengan tugas utamanya, antara lain meningkatkan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas penunjang, pemerataan distribusi dokter di wilayah NKRI serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan," kata Prof Haerani.
Guru besar FK Unhas juga menyoroti penggunaan anggaran kesehatan yang cenderung diarahkan pada pembangunan fasilitas tersier, sementara akses layanan dasar di berbagai wilayah terpencil masih belum terpenuhi.
Mereka meminta agar kebijakan kesehatan dikembalikan pada dasar ilmiah, etika, dan kolaborasi, serta menyerukan pembentukan kepemimpinan kesehatan nasional yang inklusif dan memahami ekosistem pendidikan dan layanan medis secara utuh.
"Keprihatinan ini kami sampaikan dengan segenap mendukung program Asta Cita yang dicanangkan oleh presiden dan wakil presiden yakni memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan dan layanan kesehatan nasional yang tidak dijaga kualitas dan integritasnya," kata Prof Haerani.
