Organisasi Perempuan Sulsel: Pemimpin Harus Peduli Kelompok Rentan
Intinya sih...
- Organisasi perempuan di Sulawesi Selatan mendorong Pilkada bebas korupsi dan berkeadilan gender
- Mereka menyerukan Pilkada yang bebas dari kekerasan berbasis gender dan mendorong calon pemimpin yang berintegritas
- Organisasi ini berharap agar suara-suara perempuan didengarkan oleh para calon pemimpin, khususnya calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan
Makassar, IDN Times - Sejumlah Organisasi Perempuan di Sulawesi Selatan mendorong calon pemimpin di Pilkada agar lebih peduli pada kelompok rentan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Nol Tiga Cafe, Makassar, Senin (4/11/2024).
Organisasi perempuan ini terdiri dari YPMP (Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan) Sulsel, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi, komunitas Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri, LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Sulsel, KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Sulsel, dan YLK Sulsel.
Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Anging Mammiri, Suryani, mengatakan organisasi perempuan ini menyerukan Pilkada yang bebas dari kekerasan berbasis gender dan mendorong calon-calon pemimpin yang berintegritas.
"Tentunya yang bebas korupsi begitu, yang peduli terhadap lingkungan hidup, perempuan dan kelompok rentan lainnya," kata Suryani.
1. Kelompok rentan luput dibahas di panggung Pilkada
Organisasi perempuan ini mengangkat cerita-cerita yang luput dibahas di panggung pilkada. Pasalnya, elit-elit parpol lebih lebih banyak mendiskusikan perihal pemenangan mereka.
"Nah, kita coba hadir untuk melihat bahwa ini hal yang penting untuk didiskusikan, bukan hanya perebutan siapa dukung siapa," kata Suryani.
Di Pilkada, organisasi perempuan ini mencoba mengkonsolidasikan gerakan-gerakan perempuan, khususnya perempuan akar rumput. Pasalnya, perempuan akar rumput inilah yang terdampak langsung mengalami persoalan perubahan iklim krisis iklim," kata Suryani.
"Mereka yang mendapatkan ketidakadilan karena pembangunan, karena reklamasi, termasuk dengan konflik-konflik tanah atau konflik agraria di Sulawesi Selatan," kata Suryani.
2. Pemimpin diharapkan berperspektif perempuan
Organisasi ini berharap agar suara-suara perempuan didengarkan oleh para calon pemimpin, khususnya calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Para calon pemimpin inilah yag diharapkan bisa memperhatikan masyarakat rentan.
Kelompok masyarakat rentan yang dimaksud meliputi perempuan buruh migran, nelayan, petani, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan lansia.
"Siapa pun nanti terpilih, khususnya di gubernur, mereka betul-betul menempatkan perempuan sebagai subjek di dalam sebuah pembangunan kira-kira begitu," kata Suryani.
3. Pemerintah belum berikan solusi untuk kelompok rentan
Selama ini, pemerintah belum memberikan solusi untuk kelompok rentan. Ketika berbicara mengenai ketimpangan ekonomi, kata Suryani, pemerintah biasanya hanya memberikan solusi berupa UMKM.
"Padahal, kemiskinan yang dialami oleh perempuan petani, perempuan pesisir, nelayan, buruh termasuk buruh migran adalah masalah struktural," katanya.
Karena itu, masalah struktural ini penting direspon dengan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan kelompok rentan. Dibutuhkan kebijakan yang benar-benar berperspektif perempuan.
"Program yang selama ini hadir di Sulsel itu belum mampu menjawab masalah inti dari permasalahan perempuan di akar rumput," katanya.