Nikah Siri dan Janjikan Suara, DKPP Berhentikan Ketua KPU Jeneponto

Dalam pertimbangan putusannya, DKPP menganggap Burhanuddin sebagai teradu terbukti menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Yaitu membangun relasi tidak wajar serta menjanjikan suara kepada Pengadu I pada Pemilu 2019. Pengadu merupakan caleg DPRD Provinsi Sulsel.

“Hubungan Teradu dengan Pengadu I dilanjutkan ke jenjang perkawinan di bawah tangan (siri) pada 16 Agustus 2019 padahal Teradu telah berumah tangga dan terikat perkawinan yang sah,” kata Anggota Majelis, Didik Supriyanto.

Dalam pertimbangan putusan, Teradu juga dianggap disebut meminta sejumlah uang kepada Pengadu I untuk mendaftar kembali menjadi anggota KPU Jeneponto 2018 lalu. Sebaliknya, Teradu menjanjikan proyek pengadaan infrastruktur di lingkup KPU Jeneponto.

Fakta tersebut didukung alat bukti berupa dokumen tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Teradu dan Pengadu I.

Meski Burhanuddin tidak memenuhi janjinya, tapi DKPP menganggap dia sudah berniat menambah suara caleg yang tidak dibenarkan oleh etika dan hukum. Perbuatan itu juga dianggap meruntuhkan kepercayaan publik terhadap profesionalitas kerja Teradu.

Teradu juga terbukti telah menerima pemberian sejumlah barang dari Pengadu I, antara lain Iphone 6 Plus, sepatu, baju, dan barang lainnya. Menurut Majelis, seharusnya Teradu menyadari kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu yang membutuhkan integritas tinggi untuk menjaga kepercayaan publik.

“Alih-alih bertindak etis, Teradu menggunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan norma sosial dan etika,” Didik melanjutkan.

DKPP mempertimbangkan fakta lain yang memberatkan Burhanuddin. KPU Sulsel melaporkannya ke DKPP karena terbukti melanggar kode etik, sumpah/janji, maupun pakta integritas dengan rekomendasi peringatan tertulis, pemberhentian sementara. KPU RI sudah menindaklanjuti dan memutuskan pemberhentian sementara pada 5 Agustus 2020.

Menurut DKPP, tindakan Teradu terbukti melanggar Pasal 2, Pasal 8 (a, b, g, h, dan J), Pasal 10 (a), Pasal 15 (a), serta Pasl 19 (f) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dalam pertimbangan putusan dua perkara ini, DKPP mengingatkan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan agar lebih memiliki sensitivitas dan kepekaan untuk pencari keadilan. Sebab Pengadu I sudah melaporkan soal perbuatan Teradu tapi butuh waktu lama sebelum ditindaklanjuti.