Munafri Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Kepulauan Sangkarrang
Makassar, IDN Times – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI di Jakarta, Rabu (8/10/2025), untuk membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar menghadirkan keadilan pendidikan bagi seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk anak-anak di wilayah pulau yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
1. Appi singgung soal pemerataan pendidikan
Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, serta sejumlah pejabat Pemkot lainnya. Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, di Kantor Kemensos Jakarta.
Wali Kota Makassar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperluas jangkauan pendidikan inklusif serta memperkuat layanan sosial di wilayah kepulauan. “Ini bagian dari komitmen kami Pemerintah Kota Makassar, mendukung program pak Presiden menghadirkan Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Tujuannya agar setiap anak Makassar, di mana pun mereka tinggal, dapat tumbuh dan belajar dengan kesempatan yang setara.”
Kedua pihak membahas secara rinci arah kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kehadiran fasilitas pendidikan di wilayah kepulauan. Munafri berharap perhatian pemerintah pusat dapat difokuskan pada daerah-daerah dengan keterbatasan akses namun memiliki potensi besar untuk berkembang.
2. Sekolah Rakyat jadi jawaban tantangan pendidikan di kepulauan
Munafri menjelaskan bahwa pembahasan dengan Kemensos menjadi forum penting untuk merancang kebutuhan dan desain pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Sangkarrang. “Tadi, kami bahas secara rinci tentang rencana pembangunan Sekolah Rakyat di pulau. Kami berharap hal ini bisa dijadikan pengecualian, karena masyarakat pulau juga berhak mendapatkan jaminan pendidikan yang maksimal,” harapnya.
Mantan bos PSM Makassar itu mengungkapkan, meski lahan di wilayah kepulauan terbatas, kehadiran sekolah tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan pendidikan anak-anak yang selama ini harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah. “Ketersediaan lahan memang terbatas di daratan, peluang di Pulau. Semangat siswa sekolah bagaimana kita mampu merespons kebutuhan pendidikan anak-anak di pulau. Mereka tidak boleh tertinggal hanya karena faktor geografis,” lanjutnya.
Ia menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari visi besar menjadikan Makassar sebagai kota inklusif dan berkeadilan sosial. Pemkot juga akan terus berkoordinasi lintas kementerian untuk memperkuat dukungan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kepulauan.
3. Dinsos pastikan dukungan dari Kemensos
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, menyebutkan bahwa pertemuan di Kemensos menjadi langkah penting dalam memperjuangkan hak pendidikan masyarakat di wilayah kepulauan. “Saya ikut mendampingi pak Wali Kota, kami membahas secara khusus rencana pembangunan Sekolah Rakyat di pulau, direspon positif sangat baik oleh pak Sekjen Kemensos,” katanya.
Ia menjelaskan, wilayah kepulauan Makassar masih memiliki sejumlah lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah. “Di Pulau ini, masih ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan, dan masyarakat sangat membutuhkan sekolah. Jadi, kami menyampaikan hal itu secara langsung ke pihak Kementerian Sosial,” tambahnya.
Andi Bukti menuturkan, Sekjen Kemensos merespons dengan baik usulan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat. “Kami berharap Kementerian Sosial dapat merealisasikan dukungannya, karena ini benar-benar kebutuhan mendesak masyarakat di pulau. Pak Wali juga menegaskan, pulau menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan sosial dan pendidikan di Makassar,” ujarnya.
Selain isu pendidikan, Kemensos juga meminta Pemkot Makassar menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat pesisir dan kepulauan yang terdampak perubahan iklim. “Pihak Kemensos melalui Sekjen merespons positif. Mereka minta kami juga menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat, terutama menghadapi perubahan cuaca ekstrem yang bisa berdampak pada penghidupan warga,” ujar Andi Bukti.
