Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You

MUI Sulsel Tegaskan Money Politic Hukumnya Haram

Ilustrasi Politik Uang. (IDN Times/Dicky)

Makassar, IDN Times - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan mewanti-wanti potensi money politic oleh calon kepala daerah untuk menarik simpatik masyarakat.

Sekretaris MUI Sulsel Muhammad Muammar Bakry menjelaskan, fatwa MUI menegaskan bahwa money politik hukumya haram karena masuk kategori Risywah atau suap.

"Kalau money politic sudah jelas, fatwanya money politik itu bagian dari Risywah hukumnya haram," katanya dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Jumat (16/8/2024).

1. Imbau agar masyarakat cerdas memilih pemimpin

ilustrasi pilkada serentak .(IDN Times/ Foto : Ilustrasi/KPU)

Muammar menuturkan, dalam mencegah money politic atau politik uang terjadi, MUI Sulsel intens menyampaikan ke masyarakat terkait larangan tersebut. Dia menegaskan larangan itu disampaikan melalui pesan-pesan dakwah.

"Upaya melalui dakwah, ceramah, dan tokoh-tokoh ulama," katanya.

Muammar juga mengimbau agar masyarakat cerdas memilih pemimpin. Sebaiknya, masyarakat tidak terpengaruh dengan uang yang diberikan calon kepala daerah, sebab mendatangkan dosa bagi keduanya.

"Yang pemberi dan menerima haram keduanya mendapatkan dosa," katanya.

2. Calon kepala daerah biasa memberi sembako untuk menarik simpati masyarakat

Ilustrasi Pilkada. (IDN Times)

Rektor UIM ini juga menjelaskan bahwa seringkali calon kepala daerah memberi sembako atau bingkisan untuk menarik simpati dari masyarakat. Namun di sisi lain, kata dia, belum tentu masuk kepada praktik money politic jika barang tersebut diberikan kepada simpatisan dari calon kepala daerah.

"Dalam kondisi tertentu boleh jadi iya, boleh jadi tidak, kalau misalnya simpatisan dikasih baju memang itulah cost politik namanya. Jadi bagian dari upaya menarik simpatisan ya diberikan semacam baju, sebagai bukti pendukung A, pendukung B dan seterusnya," katanya.

3. Jangan pilih pemimpin yang tidak percaya diri

Ilustrasi Pilkada 2024. (Dok. IDN Times)

Sebelum memilih, masyarakat harus melihat visi dari calon pemimpin. Memilih pemimpin, kata Muammar, sebaiknya bukan karena uang yang kenikmatannya bersifat sementara.

Lain lagi jika itu praktik money politic. Tak jarang ada serangan fajar sehingga masyarakat cenderung mengandalkan uang untuk memaksa orang memilih.

"Itu tidak benar, orang yang seperti ini tidak percaya kepada dirinya untuk jadi pemimpin. Jadi ngapain kita pilih pemimpin kalau hanya mempercayakan uangnya saja, bukan ide dan visinya untuk memimpin bangsa," katanya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Ashrawi Muin
Aan Pranata
Ashrawi Muin
EditorAshrawi Muin
Follow Us