Menhaj Ungkap Dugaan Penyimpangan Dam dan Badal Haji

Temuan itu, lanjutnya, kini sedang ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Bahkan, jika ditemukan unsur pidana, kasus tersebut tidak menutup kemungkinan akan dibawa ke ranah penegakan hukum.

"Saya minta Inspektorat menindaklanjuti. Kalau memang memungkinkan ditingkatkan ke pihak penegak hukum, silakan diproses," tegasnya.

Selain pembayaran dam, Kementerian Haji dan Umrah juga menemukan dugaan praktik bermasalah dalam layanan badal haji. Irfan mengaku menerima laporan adanya jemaah yang membayar biaya badal haji hingga Rp10 juta sampai Rp12 juta per orang.

Menurutnya, biaya tersebut tidak masuk akal jika dibandingkan dengan ongkos yang harus dikeluarkan seseorang untuk menjadi jemaah haji pada musim haji berjalan yang mencapai sekitar Rp40 juta.

"Kami menemukan ada lebih dari 20 orang yang membayar badal haji Rp10 juta sampai Rp12 juta. Bagi kami itu hampir tidak mungkin. Untuk bisa menjadi jemaah haji pada musim berjalan saja biayanya mendekati Rp40 juta," ujarnya.

Karena itu, pihaknya meminta Inspektorat segera mengambil langkah-langkah pengawasan dan penindakan agar praktik serupa tidak kembali terjadi pada musim haji mendatang.

"Kami ingin pelanggaran yang merugikan jemaah seperti ini bisa dicegah dan tidak terulang lagi pada tahun depan," tutup Irfan.