Marak Penolakan, Warga di Makassar Dukung Revisi UU KPK

Selain dua poin pernyataan sikap di atas, Aliansi juga menyampaikan tiga poin lain sebagai bentuk dukungan terhadap upaya revisi UU KPK. Antara lain, revisi dianggap sebagai upaya perbaikan sistem peradilan pidana, menghindari politisasi penegakan hukum, dan untuk penegakan demokrasi.

Warga dalam Aliansi juga mengapresiasi kinerja KPK RI selama ini dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun Pimpinan KPK terpilih hasil panitia seleksi serta Ketua KPK hasil DPR RI didukung sebagai perwakilan rakyat Indonesia.

Saldi mengatakan, dia dan kelompoknya merespons baik enam poin usulan yang diajukan DPR dalam revisi UU KPK. Contohnya, poin pertama tentang kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Meski berada di eksekutif, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK dianggap tetap independen. 

Selanjutnya, KPK dalam menjalankan tugas dapat melakukan penyadapan. Namun dalam pelaksanaannya harus mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK.

"Pada poin ketiga, KPK selaku lembaga penegak hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Oleh karena itu, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya, di Kota Makassar muncul gelombang penolakan terhadap upaya Revisi UU KPK. Penolakan antara lain disuarakan oleh Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (MARS Sulsel) saat berunjuk rasa di Jalan AP Pettarani, Rabu (11/9) lalu.

Pusat Kajian Anti Korupsi (PaNKAS) Universitas Hasanuddin juga menyatakan penolakan. Mereka menilai bahwa revisi UU adalah upaya terencana dan sistematis untuk melemahkan KPK. Di mana selama ini KPK sebagai lembaga harapan publik dalam rangka memburu perilaku korupsi yang telah menggurita di tengah-tengah masyarakat.

"Kamisi menolak Revisi UU KPK, karena dapat melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Ketua PaNKAS Unhas DR Muhammad Asrul.