Makassar Siap Terapkan SPMB 2025, Gantikan PPDB dengan Sistem Domisili
- Kota Makassar akan menyesuaikan sistem penerimaan murid baru sesuai arahan pemerintah pusat mulai 2025.
- Penggantian jalur Zonasi menjadi jalur domisili, perubahan mekanisme seleksi, dan pembaruan aplikasi PPDB 2024 untuk mendukung transisi ke sistem SPMB 2025.
- Pemetaan sekolah oleh pengawas sekolah, koordinasi lintas sektor, dan pengumuman SPMB 2025 paling lambat Mei 2025 untuk memastikan transparansi.
Makassar, IDN Times - Kota Makassar akan segera menyesuaikan sistem penerimaan murid baru sesuai arahan pemerintah pusat. Mulai 2025, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan berganti menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan perubahan utama pada mekanisme seleksi yang kini berbasis domisili.
Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba, menyatakan perubahan ini harus segera diimplementasikan. Hal ini sistem tersebut agar tetap selaras dengan regulasi nasional yang akan ditetapkan oleh Kemendikbud RI pada Februari 2025.
"Penyesuaian ini perlu dilakukan segera agar sistem penerimaan murid baru di Makassar tetap selaras dengan regulasi nasional," kata Nielma, Senin (3/2/2025).
Salah satu perubahan utama dalam kebijakan ini adalah penggantian jalur Zonasi menjadi jalur domisili. Namun secara teknis, sistem yang diterapkan tidak akan jauh berbeda dari yang sebelumnya berjalan di Makassar.
Untuk mendukung transisi ini, aplikasi PPDB 2024 juga akan diperbarui agar kompatibel dengan sistem SPMB 2025.
1 Pemetaan sekolah harus rampung Februari 2025
Sebagai bagian dari persiapan SPMB 2025, pemetaan sekolah menjadi langkah krusial yang harus diselesaikan. Seluruh sekolah mulai dari TK, SD, hingga SMP akan dipetakan dan divalidasi oleh pengawas sekolah di Kota Makassar.
"Pemetaan ini harus divalidasi oleh pengawas sekolah di seluruh Kota Makassar agar sesuai dengan regulasi terbaru," tegas Nielma.
Target penyelesaian pemetaan ini ditetapkan pada minggu terakhir Februari 2025. Hasilnya kemudian akan dilaporkan kepada Kementerian dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas tentang Mapping SPMB 2025.
2. Koordinasi lintas sektor jadi kunci sukses SPMB 2025
Selain pemetaan, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan SPMB 2025. Sejumlah instansi akan berperan aktif dalam validasi data peserta didik, di antaranya:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bertanggung jawab atas validasi dokumen kependudukan calon murid. Dinas Sosial memastikan keakuratan data penerima manfaat data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dinas Kesehatan menangani validasi bagi anak berkebutuhan khusus.
Pembahasan lebih lanjut terkait koordinasi ini akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah bersama Kemendagri pada Februari 2025. Rapat ini juga akan menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri sebagai dasar hukum pelaksanaan SPMB 2025.
3. Pengumuman SPMB paling lambat Mei 2025
3. Pengumuman SPMB 2025 paling lambat Mei 202
Untuk memastikan transparansi, informasi mengenai SPMB 2025 harus diumumkan minimal tiga bulan sebelum pelaksanaan. Batas waktu pengumuman paling lambat Mei 2025.
"Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas tentang mode pelaksanaan, daya tampung sekolah, serta jalur penerimaan. Ini penting agar proses penerimaan murid baru berjalan transparan dan adil," tegas Nielma.
Selain itu, perubahan juga terjadi dalam persentase kuota serta metode seleksi untuk jalur Domisili, Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi. Karena itu, validasi data dan pemetaan sekolah menjadi langkah krusial dalam memastikan penerimaan murid berjalan dengan baik.
"Kami berkomitmen memastikan bahwa SPMB 2025 berjalan transparan dan sesuai regulasi. Semua pihak terkait harus bekerja sama agar proses ini dapat berjalan lancar," kata Nielma.
