Makanan di Losari Kemahalan, Dispar: Pedagang Wajib Cantumkan Harga

22 Mar 2023, 12:10 WIB

Warga melintas di area Pantai Losari saat matahari terbenam di Makassar, Sulawesi Selatan. (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

Makassar, IDN Times - Beberapa waktu lalu, sebuah unggahan tentang mahalnya harga makanan di Pantai Losari Kota Makassar viral di media sosial. Dalam unggahan itu, seorang pengunjung mengeluhkan yang dianggap terlalu mahal untuk menu dan tempat yang sederhana.

Dinas Pariwisata Kota Makassar bersama camat setempat langsung mengecek ke lokasi yang dimaksud. Namun, tim tidak menemukan pedagang makanan yang dimaksud oleh pengunggah kontentersebut. Kendati demikian, tim memang menemukan ada beberapa warung yang tidak mencantumkan harga menunya.

"Kita mendapati ada beberapa yang belum menyediakan menu dan harga," kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Muhammad Roem, Rabu (22/3/2023).

1. Pedagang sepakat cantumkan harga

Nota harga makanan di Pantai Losari Makassar. Instagram/makassar_iinfo

Selain itu, pemilik tenant diminta untuk mencantumkan harga pada menunya. Menurut Roem, para pemilik tenant telah bersepakat dan menandatangani surat pernyataan bahwa harus memberikan harga pasti kepada pengunjung.

"Jadi, mereka sepakat akan dibikinkan oleh Pak Camat dan UPT (terkait) menunya. Didesainkan," katanya.

2. Pengawasan pedagang di Pantai Losari akan ditingkatkan

Ilustrasi. Situasi pedagang pisang epe di kawasan Pantai Losari Makassar. IDN Times/Sahrul Ramadan

Setalah adanya unggahan viral ini, Roem mengatakan pengawasan akan ditingkatkan baik oleh UPT Pantai Losari maupun Satpol PP. Selain itu, dia juga meminta masyarakat turut mengawasi hal ini.

"Masyarakat ketika nanti mendapatkan pedagang yang tidak memberikan menu dan harga pasti, foto," kata Roem.

3. Ada sanksi jika tidak patuh

Situasi pedagang pisang epe di kawasan Pantai Losari Makassar. IDN Times/Sahrul Ramadan

Jika ditemukan masih ada tenant makanan yang tidak mencantumkan harga pada menunya, maka Dinas Pariwisata akan memberikan sanksi secara bertahap. Sanksi pertama masih berupa teguran.

Apabila telah ditegur dan pemilik tenant tidak mengindahkannya maka Dinas Pariwisata akan menjatuhkan sanksi yang lebih berat yaitu ditutup. Pasalnya, hal seperti ini jelas merugikan masyarakat.

"Tapi kalau sudah tiga kali dan masyarakat banyak dirugikan oleh pedagang yang sama juga itu tidak ada lagi tolerir karena tidak mau berbenah atau memperbaiki usahanya," kata Roem.