Mahasiswa UMI: Cabut UU Cipta Kerja dan Usut Pelaku Penganiayaan Dosen

Mahasiswa FH UMI sebelumnya berunjuk rasa di depan kampus mereka. Selain berorasi secara bergantian dari atas mobil truk kontainer, mereka juga membakar ban bekas hingga membentangkan spanduk kecaman terhadap DPR soal pengesahan Omnibus Law dan kepolisian yang merepresi dosen mereka.

Di depan gerbang DPRD Sulsel, mahasiswa duduk sembari berorasi. Mereka mendesak dan menuntut agar anggota dewan turun menemui dan menyikapi aspirasi mereka. Andi menyebut, sikap aparat kepolisian telah melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) tentang prosedur tetap (protap) penanganan unjuk rasa.

"Aparat melakukan represi, salah tangkap terhadap dosen kami. Padahal yang bersangkutan telah memperlihatkan dengan jelas identitasnya. Namun tetap ditangkap paksa dan dibawa ke kantor polisi. Tindakan itu jelas mencederai kami sebagai mahasiswa hukum," tegas Andi.

Mahasiswa FH UMI mendesak agar Komisi III DPR RI mengevaluasi dan mencabut UU Ciptaker karena dianggap menyengsarakan rakyat. UU dianggap berpihak pada oligarki dan kepentingan investor. Mahasiswa juga mendesak agar Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar mengusut tuntas kasus represi terhadap dosen mereka.

Setelah beberapa saat berunjuk rasa, salah seorang petugas jajaran bagian aspirasi DPRD Sulsel, Andi Padauleng menemui mahasiswa. Dia berjanji menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.

"Sesuai mekanisme tetap akan kami sampaikan pernyataan sikap ke pimpinan. Kita akan buatkan laporan pemerimaan aspirasi ke pimpinan," ucapnya.

AM, dosen di FH UMI menjadi korban penganiayaan saat aparat kepolisian membubarkan aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Ciptaker di Jalan Urip Sumoharjo, Kamis, 8 Oktober 2020, lalu. AM mengaku, saat itu dia hanya sedang mencari makanan dan bermaksud hendak mencetak beberapa dokumen di sekitar Jalan Urip Sumoharjo-Flyover. Lokasi itu jadi salah satu pusat unjuk rasa.

AM saat itu berada di depan sebuah minimarket yang berada tak jauh dari warung penjual bakso. Dia terus berdiri di situ hingga terjadi penembakan gas air mata yang spontan membuatnya menghindar. 

AM mengaku, tanpa sadar pada saat itu massa sudah dikepung oleh aparat kepolisian dengan alat pengamanan lengkap. AM yang merasa tidak bersalah memilih untuk tidak berlari. Namun dia bersama penjual bakso dan seorang tukang parkir tetap berusaha menghindari gas air mata.

"Tiba-tiba datang sekitar 20 orang oknum aparat kepolisian. Saya saat itu sampaikan bahwa saya bukan bagian dari massa aksi. Saya keluarkan KTP saya, tapi tidak juga diindahkan," kata AM, saat konferensi pers di Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulsel, Minggu, 11 Oktober 2020.