Luhut Minta 8 Daerah Lain Tiru Sulsel Isolasi Pasien COVID-19 di Hotel

18 Sep 2020, 15:54 WIB

Program Wisata COVID-19 di Hotel Harper Makassar. Dokumentasi Hotel Harper Makassar

Makassar, IDN Times - Usai ditugasi Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk menekan angka kasus COVID-19, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan langsung menggelar rapat daring koordinasi pengendalian COVID-19 pada Kamis, 17 September 2020 kemarin.

Dalam rapat tersebut, Luhut meminta agar gubernur delapan provinsi dengan kasus COVID-19 terbanyak agar menyiapkan hotel bintang dua atau tiga sebagai pusat karantina. Mereka yang menjalani isolasi diri tersebut adalah pasien tanpa gejala (Orang Tanpa Gejala/OTG) atau pasien dengan gejala ringan.

"Pak Menko minta para gubernur untuk meniru langkah yang telah dilakukan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah," ungkap Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi, seperti dikutip dari Antara pada Jumat (18/9/2020).

1. Luhut minta BNPB dan Kemenkes intensifkan koordinasi dengan daerah

Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. IDN Times/Debbie Sutrisno

Jodi menjelaskan, Luhut juga telah meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, lebih intens bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk terus melakukan penyemprotan cairan disinfektan.

"Pak Menko minta Pak Doni untuk menyemprotkan disinfektan ke lokasi-lokasi keramaian setiap hari atau dua hari sekali," tutur Jodi.

Selain itu, Luhut, jelas Jodi, juga meminta Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan obat dan terapi kesembuhan pasien COVID-19 di semua daerah.

2. Gubernur Sulsel sebut karantina OTG dan pasien gejala ringan lebih efektif di hotel ketimbang rumah

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat Rakor Pilkada Serentak di Posko Penanganan COVID-19 Sulsel, Kamis (10/9/2020). Humas Pemprov Sulsel

Langkah menggunakan hotel ini sejatinya sudah ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan sejak bulan April 2020 silam. Menurut Gubernur Nurdin Abdullah, ini dilakukan demi mencegah pasien OTG berinteraksi lebih banyak, serta dianggap lebih efektif ketimbang di rumah.

"Jauh lebih efektif jika karantina di hotel, kita berikan gizi yang lebih bagus, kita tingkatkan imunnya agar virus bisa segera dikalahkan," kata Nurdin kepada jurnalis di Makassar, 28 April 2020. Lebih jauh, ini juga dilakukan demi membantu sektor perhotelan yang alami merosotnya tingkat okupansi atau hunian selama masa pandemik.

Berlabel program "Wisata COVID-19", ada sejumlah hotel di Kota Makassar yang digunakan. Antara lain Swiss-Belhotel Losari, Almadera Hotel, Maxone Hotel & Resort, Harper Hotel, Hotel Dalton, Sutomo Hotel, Grand Sayang Hotel serta Grand Puri Perintis.

3. Ada 4 syarat agar OTG dan pasien gejala ringan bisa menjadi peserta "Wisata COVID-19" Sulsel

Santri Ponpes Temboro jalani isolasi program Wisata COVID-19 di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan, 6 Mei 2020. (IDN Times/Pemkot Makassar)

Untuk "Wisata COVID-19" ini, Pemprov Sulsel merogoh kocek Rp2 miliar dari total Rp500 miliar APBD untuk penanganan COVID-19. Semua dipakai untuk biaya sewa kamar di seluruh hotel dan konsumsi untuk pasien isolasi.

Ada empat syarat dari Dinas Kesehatan Sulsel agar OTG dan pasien gejala ringan bisa mengikuti program ini. Pertama, tinggal sendiri di rumah atau tanpa keluarga. Kedua, kelompok rentan (lanjut usia) dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti diabetes, gangguan jantung, hipertensi, gagal ginjal, stroke, pernapasan kronis, dan kanker.

Ketiga, kondisi rumah tidak memungkinkan melakukan isolasi mandiri atau tidak ada kamar khusus bagi penderita. Keempat, kondisi lingkungan masyarakat di sekitar rumah tidak memungkinkan dilakukan isolasi mandiri sebab mendapat penolakan atau ancaman keamanan.

4. IDI Makassar meminta ruang isolasi dibikin senyaman mungkin oleh pemerintah

Humas IDI Kota Makassar dr Wachyudi Muchsin. IDN Times/Istimewa

Kendati demikian, kebijakan ini masih dianggap kurang tepat. Humas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar, Wahyudi Muchsin, menilai penempatan OTG di hotel sebagai hal yang kurang tepat. Untuk menangani COVID-19, menurutnya dibutuhkan fasilitas kesehatan memadai.

"Jadi, ingat pasien corona ini ada yang namanya OTG. Kelihatan sehat tiba-tiba ambruk, tiba-tiba memburuk keadaannya. Itu yang ditakutkan teman-teman dokter," ungkap Wachyudi saat dihubungi IDN Times, 1 Mei 2020.

Dokter turut mengeluhkan kekurangan fasilitas karantina mandiri di hotel. Antara lain tidak adanya kamar khusus bagi dokter untuk berganti baju APD sebelum bertugas dan sebaliknya, serta kamar dokter, tenaga kesehatan, dan pasien yang saling terpisah.

Alih-alih menggunakan hotel, Yudi meminta fasilitas isolasi rumah sakit untuk "didandani" senyaman mungkin seperti hotel. Pertimbangannya, rumah sakit tetap jadi tempat penanganan pasien OTG dan gejala ringan jika sewaktu-waktu kondisinya menurun.

"Jadi penting dimaksimalkan rumah sakit. Misalnya RS Daya, RSUD Sayang Rakyat, RS Sayang Bunda, atau RSKJ Dadi. Semua rumah sakit yang sudah ditunjuk lebih bagus dimaksimalkan. Dana untuk biaya di hotel, bisa dipindahkan ke rumah sakit," paparnya.

4. Pemerintah pusat telah menganggarkan dana Rp3,5 triliun untuk sewa hotel sebagai solusi meningkatkan tingkat okupansi ruang isolasi

Hotel Yasmin di Kabupaten Tangerang dijadikan tempat isolasi bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan (ANTARA FOTO/Fauzan)

Strategi ini diadaptasi oleh pemerintah pusat sebagai solusi atas tingginya okupansi ruang ICU di seluruh rumah sakit rujukan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada Selasa, 15 September 2020, telah menganggarkan dana Rp3,5 triliun untuk pemakaian hotel bintang dua dan tiga, sebagai tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. Dana tersebut akan diberikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hal serupa juga dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama yang menyiapkan alokasi dana Rp100 miliar.

"Jumlah fasilitas yang disiapkan Kemenparekraf dapat menampung sekitar 14 ribu pasien mulai bulan ini sampai bulan Desember untuk isolasi selama 14 hari karantina per pasien," ujar Wishnutama dalam konferensi pers di akun YouTube BNPB, Kamis 17 September kemarin.

Namun ada perbedaan mendasar. Hotel-hotel yang disiapkan pemerintah pusat nantinya tak diizinkan menerima tamu umum. "Agar tidak menciptakan klaster baru," tegas pria yang akrab disapa Tama ini.