Makassar, IDN Times - Lembaga Bantuan Hukum Makassar meluncurkan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Sulawesi Selatan. Peresmian kantor dirangkaikan dengan aksi doa tolak bala bencana KPK di depan kantor LBH, Jalan Nikel, Jumat malam (30/9/2021).
"Pembentukan kantor ini adalah simbol kekecewaan masyarakat terhadap KPK, terlebih dengan pemecatan 57 pegawai yang berintegritas dalam pemberantasan praktik korupsi," kata advokat publik LBH Makassar Andi Haerul Karim.
Haerul menjelaskan, keberadaan kantor ini merupakan simbol bahwa masyarakat tidak percaya lagi KPK. Masyarakat sudah menarik kepercayaannya kepada lembaga tersebut.
"Dari yang sebelumnya kami percaya bahwa lembaga ini ujung tombak memberantas korupsi, kini sudah tidak lagi," ucapnya.
Menurut Haerul, pemecatan 57 orang pegawai dengan dalih tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah jelas adalah upaya melemahkan KPK. "Masyatakat paham bahwa orang-orang yang dipecat ini adalah representasi dari perjuangan dan kepercayaan dalam pemberantasan korupsi," dia menambahkan.
Haerul mengatakan, di kantor ini masyarakat bisa berkeluh-kesah tentang pemberantasan korupsi di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan. Kantor ini sekaligus berfungsi sebagai wadah aspirasi.
"Dalam mengawasi dan memantau perkembangan penanganan kasus korupsi di bangsa ini," ucapnya.
Kehadiran kantor ini diharapkan menjadi pemantik bahwa dengan solidaritas dan kesadaran, bahwa masyarakat juga bisa terlibat langsung dalam upaya memberantas korupsi.
"Pemberantasan korupsi harus dikembalikan ke masyarakat karena KPK sudah keluar dari porosnya," kata Haerul.
Aksi doa tolak bala bencana KPK, digelar untuk mendukung para pegawai yang dipecat agar ditarik kembali. Mereka juga mengkritik Presiden Jokowi karena dinilai tak mampu bersikap untuk menyelamatkan KPK.
"Siapa lagi yang bisa mengakhiri polemik tersebut selain Presiden Jokowi," ucap Haerul.
Aksi doa tolak bencana KPK di depan Kantor LBH Makassar disertai dengan pembakaran lilin hingga pembuatan mural sebagai gambaran pemimpin negara yang dibungkam paksa. Haerul menyebut lilin dimaksudkan sebagai simbol pengharapan masyarakat bahwa KPK bisa diperbaiki.