Kronologi Oknum Polisi Ancam Siswa SMP di Bone Pakai Pistol

Menurut kronologi LBH, saat kejadian A dan P mengendarai sepeda motor menuju rumah neneknya di Desa Mattampa Bulu, Kecamatan Lamuru, Bone. Di tengah jalan, mereka meneriakkan kata kotor saat melewati sebuah rumah.

Haerul mengatakan, A mengira di rumah itu hanya ada rekan sebayanya yang biasa diajak bermain. Dia tak menyangka bahwa teriakannya membuat tersinggung beberapa orang di dalam rumah. Salah satunya Bripka IU serta dua orang lain berinsial H dan D.

"Sekembalinya A dan P dari rumah neneknya di tengah jalan mereka dihadang oleh IU dan menyuruh mereka untuk menepi ke bahu jalan. Setelah berhenti, begitu mereka turun dari motor, UI lalu (diduga) mengancam A menggunakan senjata api dan berkata, 'siapa mattelaso?'," kata Haerul.

Menurut Haerul, karena panik diancam, A spontan buang air kecil di celana. Dia dan sepupunya dibawa ke sebuah bengkel.  Di depan bengkel itu A didudukkan lalu mengakui kesalahannya dan meminta maaf.

"Namun, IU langsung menendang lutut kiri anak A. Reaksi dari perlakuan tersebut, sekali lagi membuat A spontan buang air di celana. Anak A dengan kondisi tunduk dan ketakutan sempat mendengarkan pemilik bengkel dan mencoba menghentikan perbuatan itu," ujar Haerul.

Pemilik bengkel menyampaikan kepada Bripk IU, H dan D bahwa A adalah anak salah seorang warga yang cukup dikenali di desa. Sebelum meninggalkan bengkel, IU mengancam akan mengadang dan memukuli A dengan balok bila melintas depan rumahnya.

"Setelah itu mereka (korban) kembali ke rumah tantenyanya," ucap Haerul.

Menurut Haerul, perbuatan oknum anggota bertentangan dengan Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal itu menyebutkan, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Tindakan penggunaan senjata api juga dianggap melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

LBH Makassar mendesak Polda Sulsel segera menindak tegas anggota yang melanggar aturan. "Kapolda Sulsel agar segera mengevaluasi kinerja jajarannya dalam hal penggunaan senjata api yang menyalahi ketentuan hukum dan prinsip dasar hak asasi manusia," kata Haerul.