KPU Sulsel Temukan 193 Surat Suara Rusak Jelang PSU Pilkada Palopo

Adapun kebutuhan surat suara untuk PSU ini sebanyak 130.844 lembar, termasuk cadangan. Jumlah ini menyesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024, sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Dari hasil penyortiran, surat suara yang diterima tercatat sebanyak 130.349 lembar, dengan rincian 130.156 lembar dalam kondisi baik dan 193 lembar rusak. Surat suara yang rusak segera dilaporkan ke percetakan untuk diganti dan dilengkapi dengan berita acara.

"Proses sortir ulang ini untuk memastikan kelayakan surat suara. Setelah sortir, proses dilanjutkan dengan pelipatan dan pengemasan ke dalam kotak suara," kata Marzuki.

Jumlah DPT dalam PSU Pilkada Palopo tercatat sebanyak 125.575 pemilih, terdiri dari 61.852 laki-laki dan 63.720 perempuan. DPT ini tersebar di 9 kecamatan dan 48 desa/kelurahan. Total ada 260 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang digunakan. 

KPU Sulsel mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kota Palopo. Hal ini lantaran tiga komisioner KPU Palopo, termasuk ketua dan anggota, dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Pemecatan tersebut terjadi karena ketiganya terbukti melanggar kode etik dengan meloloskan pencalonan Trisal Tahir, yang belakangan diketahui menggunakan ijazah palsu.

Dalam PSU ini, empat pasangan calon tetap bertarung memperebutkan kursi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo. Pasangan calon nomor urut 1 adalah Putri Dakka dan Haidir Basir, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pasangan calon nomor urut 2, yakni Farid Kasim Judas (FKJ) dan Nurhaenih, mendapatkan dukungan dari Partai NasDem, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Perindo. Sementara itu, pasangan nomor urut 3 adalah Rahmat Masri Bandaso (RMB) dan Andi Tenri Karta, yang diusung oleh Partai Golkar.

Adapun pasangan calon nomor urut 4, Naili dan Akhmad Syarifuddin, diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Naili sendiri menggantikan posisi suaminya, Trisal Tahir, yang pencalonannya dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) akibat kasus ijazah palsu.