KPU Makassar Sosialisasi PKPU 4/2022, Ada Tiga Kategori Parpol

Tiga kategori yang dimaksud yaitu parpol peserta Pemilu 2019 yang lolos ambang batas, parpol peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos ambang batas, serta parpol baru. Ada perlakuan berbeda pada parpol berdasarkan kategorinya.

Untuk parpol peserta Pemilu 2019 yang lolos ambang batas, mereka hanya mendaftar dan melalui verifikasi administrasi. Sedangkan untuk parpol peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos ambang batas serta parpol baru, tak hanya melalui verifikasi administrasi tapi juga verifikasi faktual.

"Partai lama yang lolos PT, tidak hanya verifikasi administrasi, dibutuhkan verifikasi faktual. Beda dengan partai baru dan partai lama yang tidak lolos PT itu tetap dilakukan verifikasi faktual dan administrasi," jelasnya.

KPU Makassar pun mengundang 39 parpol untuk menyosialisasikan peraturan itu secara teknis. Dalam hal ini, Faridl menekankan tiga hal untuk verifikasi faktual yaitu kepengurusan parpol, kantor partai, dan juga keanggotaan. 

"Soal keanggotaan, minimal 1.000," katanya.

Sedangkan untuk verifikasi administrasi, Faridl menjelaskan hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa keanggotaan partai politik itu tidak ganda. Sebab tidak menutup kemungkinan adanya perpindahan anggota dari satu parpol ke parpol lain.

"Ini isu verifikasi administrasi, kalau ditemukan kegandaan, tugas kami dari KPU RI yaitu memvalidasi kegandaaan, apakah benar ganda. Kalau ganda, yang bersangkutan harus diverifikasi, pilih salah satu atau tidak dua-duanya," kata Faridl.

Jika dari 39 parpol ada yang tidak lolos verifikasi administrasi maupun faktual, maka KPU RI yang langsung mengambil keputusan terkait itu. Namun Faridl menyebutkan ada beberapa hal yang bisa membuat parpol gugur, utamanya ketika parpol tidak lolos verifikasi administrasi. 

Hal itu, kata Faridl, dikarenakan verifikasi administrasi merupakan tahapan awal sehingga jika tidak lolos di tahapan ini, maka tentu saja tidak akan melalui tahapan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi hanya dilalui parpol yang mendaftar.

"Karena verifikasi faktual hanya bisa dilaksanakan terhadap verifikasi partai politik yang lolos verifikasi administrasi. Saya kira kalau kita tanya keadaan yang bisa menggugurkan tentu saja soal verifikasi," kata Faridl.