Kok Bisa Bajaj Beroperasi di Makassar Meski Tanpa Izin Pemerintah?

Dinas Perhubungan Kota Makassar meminta kepada pihak Organda agar melayangkan surat permohonan audiensi kepada Wali Kota Makassar untuk membicarakan lebih lanjut mengenai izin operasional bajaj.

"Kalau mendapatkan respon dari pimpinan, baru kita tindaklanjuti dengan membuat regulasi dan mekanisme perizinannya," kata Mario lagi.

Sebagai kendaraan angkutan umum penumpang, bajaj juga harus beroperasi menggunakan pelat kuning. Namun begitu, menurut Mario, tetap ada pertimbangan untuk memberikan izin operasi kepada bajaj, salah satunya yaitu rekomendasi rancang bangun Kementerian Perhubungan.

"Sudah ada beberapa daerah yang menerapkan seperti di Jakarta sudah dipakai tapi memang harus mengantongi izin angkutan operasi dan mempunyai plat warna kuning," Mario menerangkan.

Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Makassar, Zainal Abidin menyebut, bajaj merupakan kendaraan yang layak dan telah terverifikasi oleh Kementerian Perhubungan Darat.

"Artinya, secara hukum, secara nasional bahwa bajaj ini layak sebagai angkutan penumpang orang dibandingkan dengan angkutan-angkutan alternatif lainnya seperti bentor," kata Zainal.

Bajaj, kata Zainal, dinilai lebih layak dibandingkan bentor yang tidak mempunyai izin tetapi masih berkeliaran di ruas-ruas jalan Kota Makassar. Bajaj-bajaj ini juga diklaim sudah memiliki STNK dan telah melewati unit KIR.

"Khusus di Kota Makassar itu, ada 16 unit. Di daerah Antang ada 10 unit. Itu melayani beberapa wilayah, masuk di Kassi Kassi, masuk di perumahan Baruga Antang. Jadi memang dia sangat melayani daerah-daerah yang tidak dilalui angkutan-angkutan umum lainnya," katanya.

Zainal juga menilai bahwa kehadiran bajaj tidak akan mengganggu eksistensi Petepete yang selama ini telah menjadi angkutan umum di Kota Makassar. Sebab, menurut dia, kendaraan ini ditujukan untuk wilayah pemukiman.

"Petepete ini kan tidak ada yang masuk pemukiman. Yang semuanya [jalur angkutan umum] itu kan harus [ada] karena tidak ada angkutan pemukiman yang disediakan pemerintah, maka masyarakat kita cenderung menggunakan online karena dia langsung ke rumah," katanya lagi.

Maka dari itu, pihak Organda, kata Zainal, akan segera melakukan audiensi dengan Wali Kota Makassar untuk membahas masalah ini lebih lanjut.

"Saya akan sampaikan, kalau Pak Wali siap menerima kami, untuk meminta izin operasional sebagai angkutan pemukiman di mana sesungguhnya pemerintah juga harus menyiapkan pelayanan angkutan pemukiman untuk warganya," katanya.