Makassar, IDN Times - Keluarga mantan calon Wali Kota Palopo, Putri Dakka, mendesak pihak kepolisian mempertimbangkan penahanan terhadap Dokter RA yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik.
Desakan tersebut disampaikan Juru Bicara Keluarga Putri Dakka, Sharma Hadeyang. Menurutnya, pihak keluarga khawatir terdakwa melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti, terutama perangkat telepon seluler yang diduga digunakan untuk melakukan siaran langsung di media sosial.
Di tengah desakan tersebut, sidang perkara dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Putri Dakka kembali ditunda. Sidang yang sedianya digelar pada Senin (10/8/2026) ditunda hingga pekan depan lantaran pihak pelapor berhalangan hadir.
Sharma mengatakan, Putri Dakka tidak dapat hadir karena memiliki kegiatan yang dinilai mendesak di luar Kota Makassar. Penundaan tersebut disebut telah disetujui panitera.
Kasus ini bermula dari siaran langsung Dokter RA melalui Instagram. Dalam siaran tersebut, Dokter RAdisebut menyebut Putri Dakka sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Pihak keluarga mempersoalkan pernyataan tersebut karena saat itu disebut belum ada laporan kepolisian maupun penetapan tersangka terhadap Putri Dakka.
“Status DPO bukan sesuatu yang bisa ditetapkan oleh masyarakat sipil. Itu merupakan kewenangan pihak berwajib,” kata Sharma.
Keluarga Putri Dakka juga memberikan klarifikasi terkait program subsidi umrah yang sempat menjadi sorotan. Keluarga menyebut program sedekah tersebut telah berjalan selama puluhan tahun.
Mereka membantah adanya dugaan penipuan terkait jamaah yang batal berangkat maupun meminta pengembalian dana. Menurut keluarga, seluruh dana jamaah yang meminta refund telah dikembalikan.
"Dari sekitar Rp4 miliar dana yang disebut masuk dari jamaah, pihak penyelenggara mengklaim telah mengeluarkan dana refund dan subsidi hingga sekitar Rp7,5 miliar,"
Sebanyak 147 jamaah juga disebut telah diberangkatkan secara bertahap. Sementara proses refund terakhir berlangsung pada 6 Juli hingga 5 Agustus 2026 dengan total dana yang dikembalikan mencapai Rp1.165.500.000.
“Untuk jamaah yang tidak jadi berangkat atau meminta refund, seluruh dananya telah dikembalikan. Tidak ada uang jamaah yang dibawa kabur,” tegasnya.
Tak hanya soal pencemaran nama baik, keluarga Putri Dakka juga mengungkap persoalan lain yang disebut melibatkan Dokter RA. Sebelum perkara pencemaran nama baik bergulir, Dokter RA disebut pernah menawarkan jasa travel untuk pemberangkatan umrah kepada pihak Putri Dakka.
Atas kerja sama tersebut, pihak Putri Dakka disebut telah menyetorkan dana sebesar Rp240 juta. Namun, kerja sama itu dibatalkan setelah pihak Putri Dakka mengetahui travel yang ditawarkan Dokter RA disebut tidak memiliki Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) serta tidak terdaftar di Kementerian Agama maupun di Arab Saudi.
Kini keluarga Putri Dakka bakal mempertimbangkan langkah hukum terkait dana tersebut yang disebut belum dikembalikan.
“Pihak kami juga akan mempertimbangkan laporan balik terkait dana Rp240 juta yang sampai sekarang belum dikembalikan,” ujar Sharma.
Keluarga menegaskan langkah hukum dalam perkara dugaan pencemaran nama baik ditempuh agar menjadi efek jera sekaligus edukasi bagi masyarakat untuk tidak menyebarkan tuduhan melalui media sosial tanpa dasar dan data yang valid.
Sebelumnya, Penyidik Unit 4 Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan menetapkan RA, seorang dokter kecantikan sekaligus pegiat media sosial di Makassar, sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik. Dia dilaporkan oleh eks Calon Wali Kota Palopo Putri Hamda Dakka alias Putri Dakka.