Kasus Masih Tinggi, Sulsel Ajukan 2,5 Juta Vaksin PMK
Makassar, IDN Times - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan mengajukan permintaan 2,5 juta dosis vaksin untuk ternak di daerah yang terpapar wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Pasalnya, kasus PMK di Sulsel masih cukup tinggi.
Hingga ini, Sulsel sudah melaporkan 2.180 kasus PMK secara kumulatif. Dari jumlah itu, ada 194 ekor telah sembuh, 33 ekor mati, 181 dipotong bersyarat dan selebihnya adalah kasus aktif.
"Kita mau mengajukan lagi permintaan dari hasil perhitungan sekitar 2,5 juta dosis. Pusat sekarang juga kan proses pengadaan 24,8 juta dosis untuk dibagi ke seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita Sulsel bisa dapat," kata Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, Abdul Muas saat ditemui di kantornya, Kamis (4/8/2022).
1. Sebanyak 7.236 ekor ternak telah divaksinasi
Muas mengemukakan vaksinasi PMK terus berjalan. Sebelumnya, Sulsel mendapatkan jatah sebanyak 15.000 vaksin PMK dan telah didistribusikan sebanyak 14.300 dosis.
Kemudian, realisasi vaksinasi PMK ini telah mencapai 7.236 ekor. Kendati demikian, Sulsel masih terus menggenjot vaksinasi pada hewan ternak untuk mencegahnya terjangkit PMK.
"Teman-teman ini masih berproses melakukan vaksinasi di lapangan. Malah laporan realisasi mereka lagi proses. Serapanya sih sudah dia atas 50 persen karena sudah 7.000 lebih," katanya.
2. Petugas masih terkendala biaya operasional
Muas membeberkan tim petugas vaksinasi juga kerap menemui kendala di lapangan. Mereka masih terkendala biaya operasional saat pendampingan ke masyarakat.
"Ini yang belum jelas bagaimana sumber dananya. Mudah-mudahan teman-teman di kabupaten bisa menyiapkan. Karena kami juga di provinsi sementara masih berproses melakukan pergeseran anggaran untuk dana PMK," katanya.
3. Lalu lintas ternak ditutup
Di sisi lain, pencegahan penyebaran PMK juga terus dimasifkan. Selain memotong bersyarat hewan-hewan yang terkena PMK, juga menutup lalu lintas hewan ternak baik dari antar provinsi maupun antar kabupaten/kota.
"Laporan dari Toraja ada 2 ekor kerbau mau melintas tu ditahan kalau tidak dilengkapi dengan dokumen resmi, utamanya surat kesehatan. Antar kabupaten saja sekarang menolak. Lockdown antar kabupaten," kata Muas.
