- Kota Makassar memiliki TFR terendah yakni 2,00, yang berarti pertumbuhan alami penduduk di kota ini mulai melambat secara signifikan.
- Sebaliknya, Kabupaten Toraja Utara mencatatkan TFR tertinggi sebesar 3,02, diikuti oleh Kabupaten Enrekang (2,73).
BPS Ungkap Ribuan Warga Makassar Ramai-ramai Pindah ke Daerah Lain
Intinya Sih
Gini Kak
- BPS Sulsel mencatat migrasi neto negatif di Makassar sebesar -5,86, menandakan banyak warga pindah ke daerah penyangga seperti Gowa dan Maros karena faktor hunian dan kualitas hidup.
- Tingkat kelahiran di Sulsel mencapai 2,17 mendekati titik penggantian generasi, dengan Makassar memiliki TFR terendah 2,00 dan Toraja Utara tertinggi 3,02, menunjukkan perbedaan dinamika demografi antarwilayah.
- Sulsel resmi memasuki fase penduduk tua dengan 11,71% lansia; rasio ketergantungan mencapai 44,87 yang menuntut kesiapan ekonomi dan layanan sosial agar bonus demografi tidak berubah jadi beban.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Makassar, IDN Times – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan baru saja merilis hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025. Di balik angka pertumbuhan penduduk yang mencapai 9,57 juta jiwa, terselip fakta mengejutkan mengenai ibu kota provinsi, yaitu Makassar, yang mencatat mencatat arus keluar penduduk masif, berbanding terbalik dengan kabupaten penyangganya yang kian padat.
Data itu disiarkan dalam berita resmi statistik BPS Sulsel, yang dikutip, Rabu (6/5/2026).
1. Ibu kota tidak lagi jadi primadona hunian
Salah satu temuan paling mencolok dalam laporan SUPAS 2025 adalah angka migrasi risen di Kota Makassar. Konsep migrasi risen mengukur perpindahan penduduk dengan membandingkan tempat tinggal saat survei dengan tempat tinggal lima tahun sebelumnya. Indikator ini menghitung besarnya migrasi tersebut dengan mengacu pada jumlah penduduk berusia lima tahun ke atas yang pernah berpindah dalam periode waktu tersebut.
Hasil SUPAS 2025 menunjukkan bahwa 15 dari 1.000 penduduk Sulawesi Selatan usia 5 tahun ke atas merupakan migran risen antarprovinsi. Sebagai pusat ekonomi, Makassar secara mengejutkan mencatatkan nilai migrasi neto negatif terbesar di Sulawesi Selatan, yakni mencapai -5,86.
Angka ini mengindikasikan bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk yang meninggalkan Makassar jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang datang menetap. Persentase migran yang keluar dari Makassar menyentuh angka 9,03 persen, tertinggi di seluruh provinsi.
Fenomena ini tampaknya bergeser ke wilayah penyangga (hinterland). Kabupaten Gowa mencatatkan diri sebagai daerah dengan migrasi neto risen positif tertinggi sebesar 3,69, disusul oleh Kabupaten Maros di angka 2,33. Hal ini menunjukkan tren "suburbanisasi", di mana masyarakat memilih bekerja di Makassar namun menetap di wilayah pinggiran demi mencari hunian yang lebih terjangkau atau kualitas hidup yang lebih baik, yang pada akhirnya memicu kepadatan baru di perbatasan kota.
2. Angka kelahiran mendekati titik keseimbangan baru
Di sisi reproduksi, Sulawesi Selatan tengah berada dalam fase transisi demografi yang krusial. Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) provinsi ini tercatat sebesar 2,17. Artinya, rata-rata satu orang perempuan di Sulawesi Selatan melahirkan 2 hingga 3 anak selama masa reproduksinya.
Angka ini sudah sangat mendekati Replacement Level (2,10), titik di mana generasi anak akan menggantikan jumlah generasi orang tuanya secara tepat. Namun, terjadi disparitas tajam antarwilayah, yaitu:
Meskipun kelahiran melambat, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir masih terjaga di angka 1,11 persen per tahun. Melambatnya LPP ini juga didorong oleh kesadaran penggunaan alat kontrasepsi (CPR) yang kini mencapai 56,14 persen di tingkat provinsi.
3. Ancaman "ageing population" dan beban ketergantungan
Data SUPAS 2025 juga mengonfirmasi bahwa Sulawesi Selatan telah resmi memasuki fase ageing population atau struktur penduduk tua. Persentase penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) telah menembus angka 11,71 persen. Sesuai standar internasional, sebuah wilayah dikatakan berstruktur tua jika proporsi lansianya di atas 10 persen.
Kabupaten Soppeng tercatat sebagai wilayah dengan persentase lansia tertinggi, yakni 17,65 persen, disusul Wajo (15,01%) dan Barru (14,60%). Sebaliknya, wilayah dengan populasi paling "muda" atau memiliki proporsi lansia terkecil adalah Luwu Timur (8,99%).
Kondisi ini berimplikasi langsung pada Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) yang berada di level 44,87. Secara matematis, setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung beban ekonomi sekitar 45 orang penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Jika tidak dikelola dengan penyediaan lapangan kerja dan layanan kesehatan lansia yang mumpuni, bonus demografi yang selama ini digadang-gadang bisa berubah menjadi beban demografi di masa depan.
