Sulsel Targetkan 40 Ribu Anak Putus Sekolah Kembali Bersekolah di 2026
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan 40 ribu anak putus sekolah kembali bersekolah pada 2026, melanjutkan capaian sebelumnya yang sudah mencapai sekitar 60 ribu anak.
- Program ini dijalankan lewat kolaborasi dengan UNICEF melalui aplikasi Aksi-Beraksi serta dukungan operator desa untuk memperbarui data dan menjangkau anak tidak sekolah.
- Kebanyakan anak tidak sekolah berada di wilayah pedesaan, sehingga pemerintah desa berperan penting dalam pendataan dan mendorong anak kembali ke bangku pendidikan.
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan percepatan pengembalian anak tidak sekolah (ATS) ke bangku pendidikan sepanjang 2026. Tambahan sekitar 40 ribu anak ditargetkan kembali bersekolah pada tahun ini.
Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Mustakim, menyebut target tersebut disusun berdasarkan capaian tahun sebelumnya. Hingga akhir 2025, jumlah anak yang sudah kembali bersekolah tercatat sekitar 60 ribu orang dari berbagai jenjang pendidikan.
"Target kita di 2026 ini kalau bisa kembali itu 40 ribu lagi. Dari 170 ribu, kalau kembali lagi 40 ribu di 2026 berarti sudah 100 ribuan. Berarti dianggap ada peningkatan yang signifikan," kata Mustakim, Selasa (5/5/2026).
1. Sekitar 60 ribu anak sudah kembali bersekolah
Mustakim menjelaskan anak-anak yang kembali bersekolah berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Sebagian juga melanjutkan pendidikan melalui jalur nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
"Data yang sudah aktif kembali, yang bersekolah, itu kurang lebih 60 ribu dari 170 ribu sekian untuk semua jenjang. Bukan hanya SMA, tetapi SD, SMP, bahkan ada yang masuk di PKBM yang paket-paket itu," katanya.
2. Libatkan UNICEF dan operator desa
Upaya pengembalian ATS ke sekolah ditempuh melalui berbagai strategi kolaboratif. Pemerintah provinsi bekerja sama dengan UNICEF melalui aplikasi Aksi-Beraksi untuk mendukung pendataan dan penjangkauan anak tidak sekolah.
Selain itu, operator desa dilibatkan secara langsung untuk memperbarui data. Mereka juga mendorong anak kembali ke bangku pendidikan.
"Ada semacam operator desa yang sudah disiapkan dan diberi akun untuk mendata melalui aplikasi aksi-beraksi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan UNICEF," kata Mustakim.
Koordinasi lintas daerah berlangsung melalui Bapelitbangda serta dinas pendidikan kabupaten dan kota. Hal ini untuk memperkuat intervensi di lapangan.
3. Kebanyakan anak tidak sekolah ada di desa
Mustakim menilai peran pemerintah desa sangat menentukan dalam menekan angka ATS. Sebab, sebagian besar anak tidak sekolah berada di wilayah pedesaan.
"Kebanyakan memang yang di desa-desa ini, yang banyak yang menjadi ATS memang ada di desa. Artinya itu pemerintah desa kita harapkan supaya pemerintah desa terlibat untuk mendorong," katanya.
Keterlibatan aktif pemerintah desa dinilai membuat pendataan lebih akurat. Pendekatan kepada anak serta keluarga juga bisa lebih efektif.
