Makassar, IDN Times - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyatakan berkas perkara 12 dari 13 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Batua, Kota Makassar, telah lengkap atau P21. Kejaksaan sudah meneliti berkas yang dikirimkan penyidik Polda Sulsel.
"Terhadap 12 (tersangka) berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Idil Muhammad saat dihubungi IDN Times, Kamis (18/11/2021).
Penyidik Bidang Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel sebelumnya menetapkan 13 orang tersangka dalam kasus ini. Idil mengatakan, berkas satu tersangka dikembalikan ke penyidik karena dianggap belum lengkap.
Tersangka yang berkasnya dikembalikan untuk dilengkapi berinsial AEH. Kini pentuntut umum masih menunggu berkas satu tersangka itu rampung sebelum semua berkas dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.
Dalam kasus ini, mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah AN selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), SR pejabat pembuat komitmen (PPK), MA pejabat pelaksanan teknis kegiatan (PPTK), FM panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP), HS, MW, AS dari kelompok kerja (Pokja) 3.
Kemudian MK direktur PT SA, AIHS kuasa Direktur PT SA, AEH Direktur PT PMSS, DR, APR konsultan pengawas CV SL dan RP selaku inspektor pengawasan. Polisi belum menahan para tersangka karena dianggap kooperatif.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Sub Direktorat III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel Kompol Fadli menambahkan, berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan belum lama ini.
"Tahap dua belum (penyerahan tersangka dan barang bukti) belum, kalau P-21 benar, sudah," ujar Fadli.
Faldi enggan menjawab mengenai kendala yang dihadapi penyidik mengenai berkas satu tersangka lainnya. Kini penyidik berupaya melengkapi berkas tersebut.
"Tinggal tunggu waktu, setelah lengkap langsung kita kirim (berkasnya)," ujar Fadli.
Polda Sulsel mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan RS Batua pada Desember 2020. Pembangunan RS tipe C ini dianggap tidak sesuai dengan spesifikasi. Seperti fondasi basement keropos dan tak kuat menampung beban, model anak tangga yang rendah, hingga material bangunan tidak sesuai dengan perencanaan.
Pembangunan, menggunakan pagu anggaran yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 senilai Rp25,5 miliar. Berdasarkan hasil audit, BPK RI menemukan kerugian negara akibat penyalahgunaan anggaran sebesar Rp22 miliar.
Semua tersangka diketahui dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Subsidiair Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto 55 ayat (1) ke 1E KUHPidana.