Munafri Singgung Kinerja Lurah: Ada yang Lebih Banyak Nongkrong di Warkop
- Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti laporan kinerja lurah yang belum maksimal, membedakan kendala kesehatan dengan pejabat sehat yang tidak menunjukkan kemauan bekerja.
- Munafri menyebut sejumlah lurah lebih sering berada di warkop atau mengurus bisnis pribadi daripada menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan warga.
- Lurah diminta aktif memantau lingkungan, sampah, dan warga; evaluasi berkelanjutan akan dilakukan dengan penilaian camat yang objektif berbasis kinerja.
Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti kinerja sejumlah lurah yang dinilai belum maksimal menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dia bahkan menyebut ada lurah yang secara fisik sehat, tetapi tidak memiliki kemauan untuk bekerja.
Hal itu disampaikan Munafri saat memberikan arahan kepada jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan di Makassar, Jumat (28/8/2026).
Munafri mengatakan, dirinya menerima laporan terkait kinerja sejumlah lurah yang dinilai belum maksimal. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibedakan antara lurah yang terkendala kondisi kesehatan dengan pejabat yang sebenarnya dalam kondisi sehat tetapi tidak mau bekerja.
"Lurah yang sakit, tolong juga disampaikan kepada saya. Karena banyak kinerja yang belum maksimal. Ada lurah yang tidak bisa bekerja karena kondisi fisik," kata Munafri.
1. Munafri sebut ada lurah sehat tapi tak mau bekerja
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. IDN Times/Asrhawi Muin Namun, Munafri menegaskan ada pula lurah yang dalam kondisi sehat. Mereka disebutnya justru tidak menunjukkan kemauan untuk menjalankan tugasnya.
"Ada juga lurah yang sehat, tapi memang tidak mau bekerja? Ada," katanya.
Munafri juga mengaku menerima laporan mengenai lurah yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar kantor. Mereka dinilai lebih banyak berada di luar kantor dibandingkan menjalankan tugas pemerintahan.
"Ada juga lurah lebih banyak di warkop daripada di kantornya, ada," katanya.
2. Ada lurah lebih sibuk urus bisnis
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Selasa (3/3/2026). (Dok. Humas Pemkot Makassar) Selain itu, Munafri menyebut ada lurah yang lebih banyak mengurus kepentingan bisnis pribadi. Hal itu dinilai mengganggu tugasnya sebagai pejabat pemerintahan.
"Ada juga lurah lebih banyak urus bisnisnya daripada urus kantornya, ada. Dan laporannya tidak sedikit," kata Munafri.
Menurut Munafri, lurah memiliki posisi penting karena menjadi pejabat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, lurah harus mengetahui langsung kondisi wilayah dan persoalan yang dihadapi warga.
"Lurah lebih tahu kondisi masyarakat di lapangan karena dekat dengan lingkungan sekitar. Sehingga pantau wilayah dan sosialisasi program," jelasnya.
3. Lurah diminta turun pantau lingkungan
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat diwawancarai wartawan di Balai Kota Makassar, Senin (2/3/2026). (Dok. Humas Pemkot Makassar) Munafri meminta lurah tidak hanya menjalankan pekerjaan administratif dari kantor. Lurah harus turun langsung memantau lingkungan, kebersihan, persoalan sampah, serta berinteraksi dengan masyarakat.
"Lurah harus sudah turun pantau lingkungan, sampah dan sapa warga. Lurah itu yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Kalau tidak begitu, susah juga nanti," katanya.
Munafri menegaskan evaluasi terhadap kinerja lurah akan terus berlangsung. Upaya ini bertujuan memastikan seluruh pejabat di tingkat kelurahan benar-benar menjalankan tugasnya.
"Kita akan rancang sebuah sistem di mana fungsi-fungsi pengawasan terhadap lurah ada di daerah yang akan terus memberikan pressure kepada lurah untuk mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diturunkan oleh pemerintah," jelasnya.
4. Camat diminta tak asal nilai lurah
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, diwawancarai di Balai Kota, Rabu (18/2/2026). (Dok. Pemkot Makassar) Munafri juga meminta camat memberikan penilaian terhadap lurah secara objektif. Penilaian tersebut harus berdasarkan kinerja, bukan karena persoalan pribadi.
"Kalau lurahnya jelek, kasih jelek supaya ada alasan kita untuk mengganti. Tapi jangan juga kalau bagus dikasih jelek karena dendam, karena sisi dendam pribadi. Enggak boleh juga seperti itu," kata Munafri.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan benar-benar berjalan. Pelayanan tersebut juga harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Yang saya mau pastikan adalah bagaimana semua Lurah benar-benar bekerja dan kegiatan kerjanya bisa dilihat," katanya.
