Jalur Mudik Sulsel Rawan Longsor, Pemprov dan BMKG Siapkan Antisipasi
- Pemerintah Sulsel dan BMKG koordinasi mengantisipasi bencana alam jelang arus mudik Lebaran 2025.
- Data dari BMKG digunakan untuk mitigasi melalui Tim Terpadu Tanggap Bencana, termasuk rekayasa lalu lintas dan evakuasi.
- BMKG menyoroti keselamatan pelayaran di perairan antara Selayar dan Jeneponto serta prakiraan cuaca untuk jalur penerbangan.
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pusat berkoordinasi untuk mengantisipasi potensi bencana alam menjelang arus mudik Lebaran 2025. Hal ini dibahas dalam pertemuan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Jufri Rahman, dengan Kepala BMKG Pusat, Dwikorita Karnawati. di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Minggu (16/3/2025).
Dalam pertemuan itu, keduanya membahas upaya mitigasi dan peringatan dini terhadap cuaca ekstrem yang diperkirakan akan terjadi pada puncak musim hujan di bulan Maret dan April, bertepatan dengan puncak arus mudik. Pemprov Sulsel menegaskan pentingnya langkah antisipasi guna meminimalkan risiko bencana, seperti longsor dan banjir, yang dapat menghambat perjalanan pemudik.
Pemprov Sulsel menerima data dari BMKG terkait daerah rawan bencana, terutama yang berkaitan dengan jalur mudik. Daerah utara Sulsel memiliki medan yang cukup ekstrem, sehingga potensi longsor sangat besar.
"Kami menerima kunjungan Kepala BMKG Pusat dan menerima data terkait potensi daerah rawan, khususnya untuk mudik Lebaran nanti. Seperti kita ketahui, di daerah utara Provinsi Sulawesi Selatan ini kemiringan medannya cukup ekstrem sehingga potensi longsor sangat besar," kata Jufri.
1. Pemprov siapkan mitigasi
Dengan data yang diberikan BMKG, pemerintah dapat segera menyiapkan mitigasi melalui Tim Terpadu Tanggap Bencana. Data tersebut sudah tersedia sejak 6 hari, 3 hari, bahkan real-time mulai terlihat sejak 3 jam hingga 30 menit sebelumnya sehingga potensi bencana sudah dapat diketahui lebih awal.
Jufri juga menjelaskan data dari BMKG akan digunakan untuk berkoordinasi dengan dinas terkait. Dinas Pekerjaan Umum akan menyiapkan alat berat di titik rawan longsor, sementara Dinas Perhubungan bersama kepolisian akan menerapkan rekayasa lalu lintas, seperti sistem buka tutup jalan.
"Kemudian BPBD dan Dinas Sosial juga dapat melakukan evakuasi jika terjadi longsor. Data ini sangat penting karena menyangkut keselamatan manusia," jelasnya.
2. Wilayah utara rawan banjir dan longsor
BMKG mencatat bahwa wilayah utara Sulsel, seperti Toraja, Luwu, Enrekang, dan Bone, berisiko mengalami banjir bandang dan longsor selama puncak musim hujan. Sementara itu, wilayah tenggara Sulsel diperkirakan rawan banjir, termasuk kemungkinan banjir rob.
Karena itu, kata dia, penting untuk berkoordinasi dalam mengamankan dan mengelola risiko. Misalnya dengan rekayasa lalu lintas buka tutup.
"Jika ada peringatan dini BMKG di zona rawan longsor, mungkin sementara waktu tidak ada kendaraan yang melintas, karena peringatan dini tersebut biasanya berlaku hingga 3 jam," katanya.
3. Mitigasi jalur laut dan udara
Selain jalur darat, BMKG juga menyoroti faktor keselamatan pelayaran di perairan antara Selayar dan Jeneponto. BMKG menjamin keselamatan pelayaran dengan membangun radar untuk mendeteksi gelombang laut.
Di sektor penerbangan, BMKG memastikan prakiraan cuaca untuk jalur penerbangan telah tersedia enam jam sebelum keberangkatan. Dengan informasi ini, maskapai dapat merencanakan rute penerbangan yang lebih aman untuk menghindari turbulensi atau cuaca buruk.
"Misalnya ada risiko erupsi gunung api, risiko turbulensi, semuanya dapat diketahui. Awan kumulonimbus juga bisa terdeteksi dan informasi ini selalu diperbarui, sehingga penerbangan dapat direncanakan dengan tepat dan aman," katanya.
