Jadi Tersangka, Camat di Makassar Dijebloskan ke Penjara

Menurut informasi dari Kejati, Hamri Hayya ditangkap oleh tim tindak pidana korupsi (Tipikor) Mabes Polri. Perkara fee 30 persen di lingkup kecamatan se-Makassar itu memang sebelumnya ditangani langsung Mabes.

Idil mengatakan, pihaknya segera menyusun rencana dakwaan (rendak) terhadap Hamri Hayya, menyusul penetapan status tersangka oleh polisi.

Idil menjelaskan, setelah menerima barang bukti berupa dokumen perjalanan perkara dan tersangka dari kepolisian, HH langsung dititipkan sementara di Lapas Kelas 1 Makassar.

Penitipan tersangka HH, sembari tim jaksa penuntut menyelesaikan seluruh rendak sebelum dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) untuk disidangkan.

"Dikhawatirkan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya," ujar Idil.

Kasus dugaan korupsi dari anggaran sosialisasi ini mencuat pada 2018 lalu. Polda Sulsel yang menangani perkara menduga, terdapat pemotongan anggaran atau fee 30 persen di akhir masa selesainya setiap proyek yang menelan anggaran sebesar Rp70.049.999.000 pada tahun 2017 lalu.

Di tengah perjalanan kasus ini ditangani Mabes Polri. Didapatkan bukti keterlibatan mantan pejabat lingkup Pemerintah Kota Makassar, Erwin Syarifuddin Haiyya. Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada September 2018 lalu.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, negara dirugikan sebesar Rp20.475.000.000. Sepanjang proses penyidikan polisi telah memeriksaan belasan camat hingga sejumlah pejabat Pemkot Makassar.