Jadi Plt Gubernur Sulsel, Sudirman Kumpulkan Pejabat OPD
Makassar, IDN Times - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Gubernur. Dia untuk sementara menggantikan Nurdin Abdullah yang jadi tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Senin pagi (1/3/2021), Sudirman mengawali kerjanya dengan mengumpulkan pejabat-pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi lewat coffee morning. ini merupakan agenda rutin di Pemprov setiap Senin pagi.
Sudirman memanfaatkan coffee morning yang digelar tertutup itu untuk mengevaluasi jajaran PemprovSulsel. Usai kegiatan, Sudirman menerangkan kepada awak media bahwa ada sejumlah hal yang dibahas.
Aktivitas di Kantor Gubernur Sulsel masih berjalan seperti biasanya, salah satunya coffee morning yang rutin digelar setiap Senin pagi. Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel yang ditunjuk Kemendagri sebagai pelaksana tugas, memanfaatkan kegiatan ini untuk mengevaluasi seluruh jajarannya.
Cofffe morning tersebut berlangsung tertutup di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (1/3/2021). Usai kegiatan itu, Sudirman menjelaskan kepada awak media bahwa ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan itu.
"Intinya yang kita bahas itu terkait masalah rencana-rencana strategis, terutama penanganan COVID-19, vaksin. Saya minta laporan harian untuk progres vaksin sudah sampai di mana," kata Sudirman.
1. Sudirman inginkan intervensi program-program Pemprov
Sudirman juga membahas mengenai masalah pemulihan ekonomi. Dia berencana mengintervensi program-program Pemprov Sulsel pada 2021. Untuk itu, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjabarkan mengenai pertumbuhan ekonomi.
"Di mana dan sektor mana yang terlibat, dan kita intervensinya nanti ke sana. Biar connect antara data-data BPS dengan kebijakan kita," kata Sudirman.
2. Data kemiskinan harus by name by address
.jpg)
Sudirman juga menyinggung soal masalah data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial. Dia berharap data kemiskinan betul-betul tepat sasaran dan sesuai kenyataan. Sudirman juga ingin mengetahui di wilayah mana yang terjadi peningkatan kemiskinan dan mana yang tidak.
"Kita intervensi nanti wilayah-wilayah itu sesuai dengan program-program strategis kita," katanya.
3. Pemprov evaluasi pengadaan barang dan jasa
Sudirman juga membahas mengenai penyelesaian sistem administrasi secara internal. Menurut dia, yang terpenting adalah mengevaluasi perkembangan dan pengadaan barang dan jasa.
"Supaya ada sistem transparansi yang kuat dengan memanfaatkan digitalisasi," kata Sudirman.
Terakhir, dia juga meminta supaya fungsi dari asisten diperkuat. Begitu juga dengan fungsi tenaga staf ahli dan semua pihak yang memiliki tugas dan target masing-masing di Pemprov.
