Izin Usaha Toko Pakaian Bekas Impor di Makassar akan Diperiksa
Makassar, IDN Times - Pemerintah Indonesia melarang impor barang bekas, termasuk pakaian bekas, tetapi tidak dengan penjualannya. Presiden Joko 'Jokowi' Widodo telah mengeluarkan pernyataan perihal impor pakaian bekas.
Impor pakaian bekas dinilai sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri. Menindaklanjuti larangan impor barang bekas, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Arlin Ariesta, menyampaikan kewenangan Pemkot perihal itu sebatas mengecek izin usaha.
"Tindak lanjut dari hulu sampai hilir, pertama koordinasi pintu masuk barangnya yg merupakan kewenganan instansi pemerintah pusat dan kalo di Pemda terkait aktivitas usaha akan dicek sesuai izin usaha," kata Arlin saat dihubungi IDN Times, Jumat (17/3/2023).
1. Pemkot hanya bisa mengawasi
Perihal keberadaan pakaian bekas impor di Kota Makassar, Pemkot hanya bisa mengawasi. Bila ada pelanggaran hukum maka akan dikoordinasikan dengan penegak hukum.
Arlin mengatakan bahwa pihak yang bisa memastikan barang tersebut impor atau tidak hanya instansi Balai Pengawasan Tertib Niaga atau Kepabeanan. Dengan kata lain, Pemkot Makassar tak punya otoritas menutup tempat usaha yang mengimpor pakaian bekas.
"Kalo instansi pemda itu aktivitas izin usaha yang akan dilakukan penegakan hukum dikoordinasikan dengan Pol PP dan pemerintah wilayah setempat," kata Arlin.
2. Pemerintah tidak melarang bisnis pakaian bekas
Larangan impor pakaian bekas ini diatur dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor. Pasal 2 menyebutkan bahwa salah satu barang dilarang impor adalah pakaian bekas.
Pemerintah mengawasi dan menindak impor pakaian bekas dan pelakunya untuk menjaga martabat bangsa. Selain itu ada pula alasan kesehatan dan menjaga keberlangsungan industri dan IKM tekstil dalam negeri.
"Namun pemerintah tidak melarang bisnis pakaian bekas, yang tidak boleh itu melakukan impor. Maka ini juga menjadi kewenangan pemerintah pusat terkait jalur impornya," kata Arlin.
3. Pemkot Makassar telah mengatur soal perdagangan barang bekas
Pemkot Makassar sendiri telah membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengaturan Perdagangan Barang Bekas Layak Pakai yang Berasal dari Luar Kota Makassar.
"Pada pasal 2 menyebutkan pengendalian dan pengawasan dilakukan dengan pemberian izin kepada orang dan badan hukum yang memperdagangkan barang bekas layak pakai," katanya.
