IMGR 2027: Serba Salah Pemerintah di Medsos, Kaku atau Jadi Meme
- Laporan IMGR 2027 mengungkap pemerintah kesulitan menjaga keseimbangan komunikasi di media sosial: terlalu formal dianggap kaku, terlalu santai bisa menurunkan wibawa institusi.
- Sebanyak 86,9 persen responden menilai komunikasi pemerintah di media sosial belum efektif, dengan keluhan utama soal keterlambatan dan ketidaksesuaian respons terhadap isu publik.
- Mayoritas anak muda lebih mempercayai komunikasi pemerintah yang disertai bukti konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari dibanding sekadar pernyataan resmi.
Makassar, IDN Times – Pemerintah menghadapi tantangan baru dalam berkomunikasi di media sosial. Di tengah arus informasi yang bergerak cepat, otoritas formal ternyata tak lagi cukup untuk membangun kepercayaan publik, khususnya di kalangan Milenial dan Gen Z.
Temuan tersebut tertuang dalam Indonesia Millennial and Gen Z Report 2027 yang disusun oleh IDN Research Institute. Pada bagian The Structural Dilemma of Government on Social Media di Chapter 3, laporan itu menunjukkan bahwa pemerintah berada dalam posisi serba sulit. Jika komunikasi yang disampaikan terlalu formal, mereka akan terasa sangat berjarak dari realitas kehidupan masyarakat; namun jika pendekatannya terlalu santai, wibawa institusi justru berisiko luntur dan hanya berujung menjadi bahan meme.
1. Pemerintah terjebak di antara formalitas dan relevansi
Pemerintah seolah berada di posisi yang serba salah ketika mencoba masuk ke dalam pusaran percakapan media sosial yang didominasi oleh Milenial dan Gen Z. Laporan ini menyoroti bahwa menjaga keseimbangan komunikasi di platform digital adalah tantangan yang sangat sulit bagi institusi resmi. Ketika lembaga negara mencoba menggunakan gaya bahasa yang terlalu informal demi membaur dengan tren, publik sering kali meresponsnya dengan sinis dan menjadikannya lelucon yang justru menggerus kredibilitas lembaga itu sendiri.
Di sisi lain, membanjiri media sosial dengan narasi searah dan rilis berita formal juga tidak akan menyelesaikan masalah. Sebuah contoh kasus dalam laporan ini menyoroti momen ketika pemerintah mendorong kementerian untuk gencar mengamplifikasi narasi kinerja negara agar tidak kalah viral dari inisiatif donasi crowdfunding warga. Namun, reaksi publik memperlihatkan bahwa akar permasalahannya bukanlah pada seberapa banyak volume informasi yang disebar, melainkan pada seberapa besar masyarakat mempercayai sumber penyampai pesan tersebut.
2. Mayoritas anak muda menilai komunikasi pemerintah bermasalah
Temuan kuantitatif IDN Research Institute menunjukkan persepsi publik terhadap komunikasi pemerintah di media sosial cenderung negatif. Hanya 13,1 persen responden yang menilai respons pemerintah terhadap isu yang sedang ramai diperbincangkan sudah tepat waktu dan relevan dengan persoalan yang dibahas.
Sebaliknya, sebanyak 36,8 persen responden menilai pemerintah terlambat merespons sehingga percakapan publik sudah terlanjur bergerak ke isu lain. Sebanyak 30,1 persen lainnya menilai respons pemerintah memang cepat, tetapi gagal menyentuh substansi yang sebenarnya sedang diperdebatkan masyarakat.
Tak hanya itu, 20 persen responden mengaku tidak pernah sempat membaca pesan pemerintah karena cara penyampaiannya tidak cukup menarik perhatian. Jika digabungkan, sebanyak 86,9 persen responden memiliki persepsi negatif terhadap komunikasi pemerintah di media sosial.
Laporan ini menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar soal kecepatan merespons. "Respons yang datang dengan cepat tetapi terasa tidak relevan tetap gagal membangun kepercayaan, karena tidak menjawab pertanyaan yang sebenarnya sedang diajukan masyarakat," tulis penyusun laporan.
3. Publik lebih percaya bukti konkret daripada pernyataan resmi
Di tengah krisis perhatian tersebut, laporan menemukan petunjuk yang cukup jelas mengenai bentuk komunikasi yang sebenarnya diharapkan publik. Sebanyak 62 persen responden menyatakan mereka akan memperhatikan komunikasi pemerintah apabila didukung bukti yang konkret, bukan sekadar pernyataan.
Selain itu, 43 persen responden menyebut keterkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari menjadi faktor penting yang membuat mereka bersedia memberi perhatian. Artinya, publik tidak serta-merta menolak komunikasi pemerintah, tetapi menuntut pesan yang lebih dekat dengan realitas yang mereka alami sendiri.
IDN Research Institute menilai perubahan ini menuntut pemerintah meninggalkan pendekatan komunikasi yang terlalu berpusat pada otoritas. Komunikasi publik perlu bergeser menjadi lebih berorientasi pada relevansi, dengan mempertimbangkan bagaimana masyarakat mengonsumsi informasi di era algoritma.
Adapun Indonesia Millennial and Gen Z Report 2027 disusun menggunakan metode mixed-method yang menggabungkan survei kuantitatif, wawancara mendalam kualitatif, serta triangulasi dengan berbagai data sekunder nasional. Survei dilakukan dalam dua gelombang dengan total 628 responden yang terdiri atas 279 Milenial dan 349 Gen Z untuk memetakan perilaku, preferensi, serta perubahan cara pandang dua generasi tersebut terhadap berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik.
