IDI: Kebijakan New Normal seharusnya Diikuti Sanksi

Wachyudi berharap Pemkot Makassar menyusun kebijakan new normal dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Yang utama adalah bagaimana membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti protokol kesehatan.

Masyarakat, kata dia, mesti diajarkan bahwa tananan hidup memang berubah karena pandemik COVID-19. Dan yang terpenting adalah kesiapan untuk berubah karena situasi itu.

"Panglima utamanya itu adalah (protokol) kesehatan. Persoalannya adalah masyarakat malas untuk mengikuti itu," kata Wachyudi.

Wachyudi mengingatkan Pemkot Makassar agar mengaji secara cermat berbagai sektor sebelum menerapkan new normal. Misalnya pada sektor ekonomi, budaya, hingga pendidikan.

Namun yang terpenting, menurutnya, bagaimana masyarakat dibiasakan terhadap pola hidup baru. Seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak.

"Substansinya memang akan seperti itu. Semuanya akan berubah. Tinggal bagaimana kita pastikan protokol ini jalan agar tidak sia-sia," ujar Wachyudi.

Pemerintah Kota Makassar berencana menerapkan skema new normal atau kehidupan normal baru di tengah pandemik COVID-19. Namun rencana yang mengikuti kebijakan pemerintah pusat itu belum akan terlaksana dalam waktu dekat.

Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf menyebut Makassar saat ini belum bisa menerapkan normal baru. Sebab menurut evaluasi dari pemerintah pusat, Makassar tidak termasuk dalam 25 kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk itu.

"Jadi berdasarkan evaluasi pusat, Kota Makassar RO-nya (rasio penularan) masih 1,3, jadi secara formal kita belum bisa langsung menerapkan new normal. Hanya beberapa kota dan provinsi yang sudah memenuhi syarat," kata Yusran dalam konferensi pers di posko induk Gugus Tugas COVID-19 Makassar, Kamis (28/5).

RO atau atau rasion penularan merupakan salah satu indikator penerapan new normal. Secara sederhana, RO di bawah 1 berarti kurva penularan virus melandai. Sedangkan RO di atas satu berarti penularan masih cukup tinggi.