Gubernur Sulsel: Situasi Berangsur Normal Pasca Kerusuhan 29 Agustus

06 Sep 2025, 19:34 WIB

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. (Dok. Istimewa)

Makassar, IDN Times - Sepekan setelah kerusuhan yang terjadi pada 29 Agustus 2025, kondisi Sulawesi Selatan mulai stabil. Pemerintah provinsi menilai eskalasi konflik telah menurun dengan langkah komunikasi dan sosialisasi terus dijalankan untuk menjaga ketertiban.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut situasi berangsur pulih melalui koordinasi pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Langkah konsolidasi telah dilaksanakan sejak hari pertama pascakerusuhan.

"Alhamdulillah eskalasi (konfliknya) sudah ada konsolidasi, sosialisasi dan normalisasi kondisi," kata Sudirman, Sabtu (6/9/2025).

1. Buka ruang komunikasi dengan publik

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman (IDN Times/Asrhawi Muin)

Menurutnya, pemerintah tetap membuka ruang komunikasi bagi penyampaian aspirasi publik agar tidak menimbulkan ketegangan baru. Dialog antara pemangku kepentingan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menekankan pentingnya menjaga ketenangan wilayah.

"Kami terus menjaga komunikasi dan memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan. Presiden juga telah mengambil beberapa keputusan, termasuk pencabutan tunjangan DPR," katanya.

2. Agenda pemerintahan sempat tertunda

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, Rabu (19/3/2025). IDN Times/Ashrawi Muin

Sejumlah agenda pemerintahan harus ditunda akibat situasi pascakerusuhan. Terlebih lagi, dua gedung DPRD dibakar saat kerusuhan terjadi. Pengesahan anggaran perubahan juga tertunda.

"Itu aja kadang-kadang menunda waktu kita ini. Ada beberapa (rapat) paripurna yang harus ditunda dulu tapi itu kan penting sekali dilaksanakan segera karena terkait masalah APBD," kata Sudirman.

3. Distribusi barang tetap lancar

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Di sisi lain, menurut Sudirman, dampak jangka pendek terlihat pada pergerakan lalu lintas yang memengaruhi aktivitas bisnis. Pengadaan barang dan jasa berjalan lebih lambat seiring situasi yang belum sepenuhnya stabil. Meski begitu, hal tersebut tidak menganggu distribusi barang.

"Banyak jalur alternatif, misalnya jalan tol, sehingga distribusi tetap berjalan. Meski ada dampak karena perhatian harus terbagi, hal itu tetap bagian dari mekanisme berdemokrasi," katanya.