Gubernur: Persoalan Banjir Makassar Perlu Campur Tangan Pemerintah Pusat
- Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan penanganan banjir Makassar butuh kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat karena menyangkut kewenangan lintas lembaga.
- Pemprov dan Pemkot Makassar akan melakukan penanganan terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk normalisasi sungai, perbaikan drainase, serta pembiayaan bersama antar tingkat pemerintahan.
- Sudirman menyoroti infrastruktur penyebab banjir seperti jembatan sempit di Paccerakkang dan pintu air yang belum optimal, sehingga perlu perbaikan desain serta koordinasi pengelolaan lebih baik.
Makassar, IDN Times - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan penanganan banjir di Kota Makassar memerlukan kolaborasi lintas pemerintahan. Penanganan tersebut melibatkan pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Andi Sudirman saat memberikan arahan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar 2027 di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/3/2026).
Menurut Andi Sudirman Sulaiman, persoalan banjir di Makassar tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah kota. Masalah tersebut berkaitan dengan kewenangan berbagai lembaga, termasuk pengelolaan sungai dan kanal yang berada di bawah pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai.
"Ini masalah provinsi, balai, dan nasional. Kalau kita tidak sama-sama pelan-pelan ubah ini, tidak akan selesai," kata Andi Sudirman.
1. Penanganan dari hulu hingga hilir
Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan pemerintah provinsi bersama Pemerintah Kota Makassar akan mengarahkan penanganan banjir secara terintegrasi. Penanganan tersebut mencakup kawasan hulu hingga hilir.
Upaya tersebut mencakup penataan kanal, normalisasi sungai, serta perbaikan sistem drainase di berbagai wilayah kota. Penanganan banjir juga membuka peluang pembiayaan bersama dari berbagai tingkat pemerintahan.
"Masalah banjir ini bukan hanya masalah kota, tapi juga provinsi, balai, dan nasional. Jadi bisa masuk dalam skema anggaran bersama," katanya.
Selain itu, perawatan rutin drainase juga menjadi perhatian. Pembersihan selokan dan saluran air dinilai perlu digelar secara berkala karena banyak mengalami sedimentasi.
"Ada pintu-pintu masuk air yang menjadi kewenangan provinsi. Maka pembersihan drainase dan selokan ini juga harus diperhatikan," kata Sudirman.
2. Normalisasi sungai hingga penambahan pompa
Sudirman mencontohkan upaya Pemprov melalui normalisasi sungai di wilayah Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Pengerukan sedimen dilaksanakan sepanjang sekitar lima kilometer dan mulai menunjukkan hasil dalam mengurangi genangan di kawasan tersebut.
Pemerintah juga berencana menambah pompa air di sejumlah titik rawan banjir. Penambahan ini dimaksudkan sebagai langkah mitigasi tambahan.
"Semua titik yang selalu jadi titik banjir harus kita mitigasi pelan-pelan," katanya.
3. Soroti penyempitan aliran sungai
Sudirman juga menyinggung persoalan infrastruktur yang dinilai memperparah banjir, salah satunya jembatan di kawasan Paccerakkang yang menyebabkan penyempitan aliran sungai. Menurutnya, sungai yang memiliki lebar besar hanya dilalui dua box culvert kecil di bawah jembatan tersebut sehingga kapasitas aliran air menjadi terbatas.
"Dua Box culvert ganda (double box culvert) menghadapi sungai yang besar. Lubangnya mungkin hanya sekitar 20 persen dari lebar sungai, pasti banjir," jelasnya.
Setelah mengetahui jembatan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, Sudirman memerintahkan pihaknya untuk menyiapkan pembongkaran serta perbaikan desain jembatan. Meski demikian, proses tersebut masih harus melalui tahapan administrasi dalam perubahan anggaran daerah.
4. Pengelolaan pintu air harus terintegrasi
Selain infrastruktur, Sudirman juga menyoroti pengelolaan pintu air di Makassar yang dinilai perlu koordinasi lebih kuat. Menurutnya terdapat belasan pintu air di kota tersebut yang harus dipastikan berfungsi optimal untuk mengendalikan aliran air saat curah hujan tinggi.
Menurut Sudirman, keterlambatan sedikit saja dalam pengoperasian pintu air bisa terjadi. Kondisi ini dapat memicu banjir di sejumlah wilayah pemukiman.
Dia juga menyinggung kondisi drainase kota yang mengalami sedimentasi cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh endapan yang sudah lama tidak dibersihkan.
"Sedimennya perlu, ini sudah lama sekali dan harus dibersihkan secara total," kata Sudirman.
