Gubernur Sulsel Dorong Konektivitas Darat, Laut, dan Udara

10 Mei 2025, 15:16 WIB

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman (IDN Times/Asrhawi Muin)

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya memperkuat konektivitas sebagai fondasi utama pemerataan pembangunan wilayah. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara menjadi kunci utama untuk menunjang aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di seluruh pelosok provinsi.

Konektivitas untuk pemerataan pembangunan wilayah ini juga telah dibahas dalam penyusunan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025-2029, Jumat (9/5/2025). Sudirman menegaskan Sulsel harus terkoneksi antara darat, laut, dan udara.

"Sulsel terkoneksi itu penting baik infrastruktur fisik maupun non fisik. Kalau fisiknya kan infrastruktur jalan terutama jalan-jalan LHR (lalu linta harian rata-rata) tinggi, terus konektivitas udara harus digalakkan kembali, laut juga," kata Sudirman.

1. Target pembangunan dan perbaikan ruas jalan tahun ini cukup besar

ilustrasi jalan rusak (IDN Times/Esti Suryani)

Sudirman menyebutkan target pembangunan dan perbaikan ruas jalan tahun ini cukup besar. Total panjang jalan yang ditargetkan mencapai 600 kilometer.

"Target 600 km bagi 6 ruas. Bisa sekitar 100 km berarti. Sekitar itulah, mungkin lebih 150 km karena ada beberapa yang tinggal 1 layer dan bahunya belum selesai," katanya.

2. Pemprov Sulsel siapkan program subsidi penerbangan laut menggunakan seaplane

ilustrasi pesawat amfibi (commons.wikimedia.org/Javier Rodríguez)

Untuk konektivitas udara dan laut, Pemprov Sulsel tengah menyiapkan program subsidi penerbangan laut menggunakan seaplane (pesawar amfibi), terutama untuk melayani wilayah kepulauan. Sudirman menilai layanan transportasi laut dan udara merupakan bagian dari pelayanan dasar yang harus dijamin pemerintah, meski membutuhkan biaya tinggi.

Menurutnya, pelayanan dasar kepulauan tidaklah murah. Sekolah, kesehatan, dan transportasi membutuhkan dukungan penuh pemerintah. Anggaran yang disiapkan untuk subsidi seaplane sebesar Rp17 miliar untuk tahun ini.

"Kalau laut itu mungkin kita butuh armadanya, armada kita sudah punya tapi armada latih. Ada 2 nanti insyaallah akan datang ke sini, sudah dijanji sama Kementerian Perhubungan," katanya.

3. CPI disurvei untuk lokasi lapangan terbang seaplane

ilustrasi pesawat amfibi (commons.wikimedia.org/海上自衛隊)

Pemprov juga telah mengadakan survei lokasi penerbangan dan pendaratan seaplane di wilayah Center Point of Indonesia (CPI) Makassar yang dinilai layak untuk dijadikan titik awal layanan. Seaplane rencananya akan beroperasi dengan sistem subsidi, tanpa memerlukan dermaga khusus namun tetap wajib memiliki aerodrome terminal.

"CPI nanti, kita sudah di survey kemarin cocok katanya. Tinggal kan harus ada studinya. Sekarang sistemnya harus ada rintis, kapal rintis itu tidak perlu dulu, tapi nanti kalau kapal yang sudah mulai dirintis selesai, harus peralihan yang sudah ada aerodrome," kata Sudirman.