Evaluasi PDSS, Disdik Sulsel Perketat Pengawasan Sekolah
Makassar, IDN Times - Polemik keterlambatan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) berdampak pada ratusan siswa di Sulawesi Selatan. Mereka sempat terancam tidak ikut Seleksi Nasional Bedasarkan Prestasi (SNBP) lantaran pihak sekolah terlambat mengisi PDSS yang menjadi salah satu syarat utama dalam seleksi tersebut.
Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel kini tengah mengevaluasi menyeluruh. Langkah ini diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di tahun-tahun mendatang.
Menurut Muliayama Tanjung AP, selaku staf Dinas Pendidikan Sulsel, evaluasi ini bertujuan untuk memahami akar masalah dan mencari solusi yang lebih baik. Dia mengatakan pihaknya telah melihat data dan mengunjungi langsung sekolah-sekolah yang bermasalah.
"Kami Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap seluruh sekolah. Bukan hanya persoalan SNBP saja tapi termasuk dalam hal bagaimana mereka melaksanakan pembelajaran," kata Muliayama dalam wawancara dengan IDN Times, Sabtu (15/2/2025).
1. Dua klaster masalah, kelalaian sekolah dan pengunduran diri siswa
Sebelumnya, sebanyak 141 SMA di Sulsel dilaporkan terlambat dalam PDSS untuk SNBP 2025. Namun Muliayama menjelaskan dari jumlah tersebut, hanya 45 SMA negeri dikonfirmasi mengalami permasalahan, sementara selebihnya adalah sekolah swasta yang sulit teridentifikasi.
Disdik Sulsel telah menginvestigasi untuk mengetahui penyebab keterlambatan tersebut. Menurut Muliayama terdapat dua klaster penyebab keterlambatan pengisian PDSS yakni karena kelalaian sekolah serta siswa yang memang mengundurkan diri dan tidak berminat kuliah.
"Dari 45 sekolah ini, kami sudah konfirmasi itu 80 persen siswanya memang mengundurkan diri, tidak mau kuliah mungkin karena biaya atau apa sehingga terbacanya di sistem tidak selesai mengisi (PDSS)," kata Muliayama.
Beberapa sekolah yang disebut lalai dalam proses pengisian PDSS, yaitu SMA 14 Gowa, SMA 17 Makassar, SMK 2 Makassar, SMK 7 Makassar dan SMK 3 Bantaeng. Para siswa sebenarnya ingin kuliah, tetapi pihak sekolah terlambat dalam proses penginputan.
"Anaknya mau tapi pihak sekolah lambat dalam mengisi. Jadi bukan 141 sekolah itu tidak mengisi tapi terbagi dua klasternya," katanya.