Evaluasi PDSS, Disdik Sulsel Perketat Pengawasan Sekolah
Makassar, IDN Times - Polemik keterlambatan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) berdampak pada ratusan siswa di Sulawesi Selatan. Mereka sempat terancam tidak ikut Seleksi Nasional Bedasarkan Prestasi (SNBP) lantaran pihak sekolah terlambat mengisi PDSS yang menjadi salah satu syarat utama dalam seleksi tersebut.
Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel kini tengah mengevaluasi menyeluruh. Langkah ini diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di tahun-tahun mendatang.
Menurut Muliayama Tanjung AP, selaku staf Dinas Pendidikan Sulsel, evaluasi ini bertujuan untuk memahami akar masalah dan mencari solusi yang lebih baik. Dia mengatakan pihaknya telah melihat data dan mengunjungi langsung sekolah-sekolah yang bermasalah.
"Kami Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap seluruh sekolah. Bukan hanya persoalan SNBP saja tapi termasuk dalam hal bagaimana mereka melaksanakan pembelajaran," kata Muliayama dalam wawancara dengan IDN Times, Sabtu (15/2/2025).
1. Dua klaster masalah, kelalaian sekolah dan pengunduran diri siswa
Sebelumnya, sebanyak 141 SMA di Sulsel dilaporkan terlambat dalam PDSS untuk SNBP 2025. Namun Muliayama menjelaskan dari jumlah tersebut, hanya 45 SMA negeri dikonfirmasi mengalami permasalahan, sementara selebihnya adalah sekolah swasta yang sulit teridentifikasi.
Disdik Sulsel telah menginvestigasi untuk mengetahui penyebab keterlambatan tersebut. Menurut Muliayama terdapat dua klaster penyebab keterlambatan pengisian PDSS yakni karena kelalaian sekolah serta siswa yang memang mengundurkan diri dan tidak berminat kuliah.
"Dari 45 sekolah ini, kami sudah konfirmasi itu 80 persen siswanya memang mengundurkan diri, tidak mau kuliah mungkin karena biaya atau apa sehingga terbacanya di sistem tidak selesai mengisi (PDSS)," kata Muliayama.
Beberapa sekolah yang disebut lalai dalam proses pengisian PDSS, yaitu SMA 14 Gowa, SMA 17 Makassar, SMK 2 Makassar, SMK 7 Makassar dan SMK 3 Bantaeng. Para siswa sebenarnya ingin kuliah, tetapi pihak sekolah terlambat dalam proses penginputan.
"Anaknya mau tapi pihak sekolah lambat dalam mengisi. Jadi bukan 141 sekolah itu tidak mengisi tapi terbagi dua klasternya," katanya.
2. Dinas Pendidikan Sulsel akui kesulitan dalam pengawasan
Dinas Pendidikan Sulsel mengakui bahwa mereka tidak memiliki akses penuh untuk memantau langsung pengisian PDSS oleh sekolah. Pemantauan hanya melalui Viewer Monitoring yakni sistem untuk melihat data PDSS.
"Kami tidak punya kemampuan melihat sampai di mana. Jadi kami posisinya sama dengan umum hanya bisa memantau melalui Viewer Monitoring," kata Muliayama.
Dia menuturkan informasi SNBP telah diterima oleh sekolah-sekolah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak 9 Desember 2024. Sosialisasi pun langsung digalakkan.
Pada 2 Januari 2025, dia melaporkan bahwa hanya 7 SMA negeri di Sulsel yang menggunakan e-Rapor. Kebanyakan SMA yang menggunakan e-Rapor justru Madrasah Aliyah.
"Jadi hanya 7 sekolah yang menggunakan e-Rapor, itu pun tidak ada sekolah di Makassar. Semuanya manual. Kalau e-Rapor itu harusnya sudah tanggal 31 Desember 2024 selesai karena proses sinkronisasinya hanya 5 menit," kata Muliayama.
Kemudian, pada 10 Januari 2025, Disdik mengadakan sosialisasi bersama Universitas Negeri Makassar (UNM) ke sekolah-sekolah. Berlanjut pada 13-17 Januari 2025, sosialisasi bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) ke 24 kabupaten/kota. Pada 23-25 Januari 2025, UNM kembali mengadakan sosialisasi didampingi cabang Dinas Pendidikan di 7 wilayah.
Meski berbagai upaya telah dilaksanakan, masih banyak sekolah yang terlambat mengisi data, termasuk yang akhirnya diketahui lalai dalam penginputan. Padahal, Disdik membuat surat sekaligus memerintahkan cabang dinas untuk memantau dan memastikan pengisian PDSS.
"Dari hasil laporan cabang Dinas Pendidikan per tanggal 30, ternyata ada beberapa sekolah, yang lima tadi, yang sampai tanggal 30 belum terpantau ada penginputan nilai siswa," kata Muliayama.
3. Siswa eligible berhasil didaftarkan
Kasus ini mencuat setelah video siswa-siswi SMA 17 Makassar viral di media sosial. Sekolah tersebut gagal menyelesaikan pengisian PDSS tepat waktu dengan alasan operator sekolah tidak berada di tempat saat batas akhir finalisasi.
Sebagai tindak lanjut, Disdik Sulsel telah mengajukan permohonan perpanjangan Kemendikbudristek untuk memberikan kesempatan bagi sekolah yang terlambat menyelesaikan PDSS. Berkat negosiasi itu, pemerintah pusat akhirnya membuka kembali akses bagi beberapa sekolah untuk melengkapi data.
"Sebelum ribut di media sosial, tanggal 2 Februari kami berkoordinasi dengan teman-teman panitia SNPB pusat meminta keringanan. Proses nego itu berlangsung sampai tanggal 3 Februari sehingga muncullah hasil nego Dinas Pendidikan beberapa provinsi dengan panitia SNPMB pusat," kata Muliayama.
Pada tanggal 5 Februari, Sekda Sulsel memerintahkan Dinas Pendidikan harus datang langsung ke Jakarta sambil membuat surat yang ditandatanganinya. Setelah permintaan tersebut dikabulkan, beberapa sekolah yang sebelumnya terlambat akhirnya bisa menyelesaikan pengisian PDSS.
"Permohonan perpanjangan pada saat itu tanggal 7 beredarlah di grup WA, itu bisa dibuka perpanjangan dan itu SMA 17 sudah mendaftarkan kembali eligible. Siswa eligible bisa didaftarkan semua," kata Muliayama.
4.Langkah evaluasi dan perbaikan
Dinas Pendidikan Sulsel telah menyiapkan beberapa langkah evaluasi. Salah satunya, pengawasan ketat terhadap sekolah. Disdik akan meningkatkan pengawasan sejak awal proses pengisian PDSS.
Kemudian, pemberian sanksi bagi sekolah yang lalai. Sekolah yang terbukti lalai dalam pengisian PDSS akan dikenakan sanksi. Terkait sanksi itu, kata Muliayama, merupakan kewenangan dari pimpinan.
"Pasti ada sanksi. Tapi itu kan keputusan ada di tangan pimpinan. Yang jelasnya pasti kami sudah menyelesaikan tahap kedua penyelidikan. Tahap awal kan sudah di tanggal 1. Kami sekarang masuk di tahap kedua di mana kami langsung datang di sekolah," kata Muliayama.
Selanjutnya, peningkatan pendampingan dan sosialisasi. Disdik akan memulai sosialisasi lebih awal dan memastikan sekolah benar-benar memahami teknis pengisian PDSS.
"Upaya pendampingan pasti, kami juga akan meminta teman-teman pengawas bina untuk aktif memantau dan memberikan pendampingan ke sekolah," katanya.
