DKPP Terima 98 Aduan Dugaan Pelanggaran Proses Pilkada 2020

Dalam kasus terbaru, ada juga kasus penyalahgunaan kewenangan pada pembentukan PPK, PPS pembentukan TPS dan pemenuhan syarat bagi calon perseorangan. 

Pelanggaran terbanyak, sebutnya, terjadi di Papua, Medan, dan Kendari. Sementara Makassar, Sulsel masih pada level normal. 

"Sebab pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu di Sulsel itu, belum ada yang sampai pada level pemecatan, baru hanya sampai peringatan keras," katanya.

Lebih lanjut Teguh menyebutkan bahwa perhelatan Pilkada Serentak 2020 memang berbeda dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya. Seperti yang diketahui, pandemik COVID-19 membuat semua hal berubah termasuk penerapan protokol kesehatan.

Meski begitu, DKPP tak bisa berbuat banyak untuk bakal calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Sebab DKPP hanya melakukan peradilan etik saja.

"Tapi kami minta agar para penyelenggara pilkada harus betul-betul taat dalam menerapkan protokol kesehatan," kata Teguh.

Soal wacana diizinkannya konser saat kampanye Paslon nanti, Teguh menyatakan pihaknya tak bisa melakukan intervensi. Hanya saja, PKPU tersebut bisa digugat saat keluar nanti.

"Kami tidak bisa intervensi dalam konsep, kita nanti hanya menilai PKPU-nya, apakah ini akan menimbulkan banyak orang berkumpul yang menyalahi protokol kesehatan misalnya. Kenapa mereka buat aturan itu," kata Teguh.