Disnakertrans Sulsel Buka Posko Pengaduan THR bagi Karyawan

Kendati demikian, Ardiles mengatakan pihaknya belum menentukan jadwal dibukanya posko. Untuk sementara, baru dibicarakan mengenai pembagian waktu untuk petugas dan pengawas. 

"Dalam waktu dekat ini, tanggalnya belum kami pastikan. Karena kan 7 hari sebelum lebaran paling lambat sudah harus terbayar. Jadi sebelumnya itu kami sudah bentuk poskonya," kata Ardiles.

Pembayaran THR bagi karyawan telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Nomor M/2/HK.04/111/2024. Berdasarkan SE tersebut, batas akhir pembayaran THR yaitu pada H-7 sebelum Idul Fitri 1445 Hijriah dan harus dibayar penuh oleh pengusaha serta tidak dapat diberikan secara berjangka atau dicicil.

Berdasarkan aturan inilah, maka posko pengaduan dibentuk. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan ada perusahaan yang tidak mematuhi aturan itu. Di sisi lain, Disnakertrans tidak bisa mengawasi semua perusahaan dengan jumlah angota pengawasa hanya 50 orang.

"Jadi tentu kami juga minta bantuan dari teman-teman pekerja, serikat buruh apabila ada perusahaan yang tidak memberikan hak pekerja sesuai dengan yang diatur, maka silakan mengadu. Tapi kan nanti dianggap melanggar kalau sudah lewat 7 hari. Selama belum 7 hari, belum bisa kita terima," kata Ardiles.

Ardiles mengaku ada beberapa aduan THR yang diterimanya tahun lalu meski tidak banyak. Untuk tahun ini, aduan yang masuk akan diproses oleh pihak Disnakertrans. Jika ada aduan perusahaan tidak membayar THR sebagaimana ketentuan, maka akan ditindaki.

"Kalau misalnya perusahaan tidak bayar, kan tentu kami panggil ke kantor. Kami carikan solusinya dulu. Kami pakai dulu pendekatan persuasifnya. Kami panggil pekerja siapa tahu ada kesepakatan," kata Ardiles.

Pihak Disnakertrans tetap akan mendengarkan alasan perusahaan yang bersangkutan tidak membayar THR kepada karyawannya. Kemudian, akan dicari solusinya sebab jika perusahaan tidak membayar THR, tentu akan ada sanksi.

"Misalnya mungkin perusahaan terkendala dari segi pembiayaan tentu kita kedepankan harusnya dibayarkan kewajibannya sebelum 7 hari itu. Karena sebenarnya kalau tidak itu sudah ada sanksi kena denda lima persen. Jadi harus dibayar lebih sebulan upah kalau mereka terlambat bayar THR," kata Ardiles.